TERUNGKAP Alasan Jenderal Andika Perkasa Pilih Mayjen Untung Jadi Pangdam Jaya: Memang Secara Hukum

SURYA.co.id - Polemik pengangkatan Mayjen TNI Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya akhirnya terjawab.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memiliki alasan kuat terkait promosi jabatan mantan anggota Tim Mawar tersebut.

Menurut Jenderal Andika Perkasa, Mayjen TNI Untung Budiharto secara hukum sudah menjalani hukumannya sesuai keputusan pengadilan.

Jenderal Andika Perkasa mengatakan pemecatan Mayjen TNI Untung Budiharto dari ABRI saat itu telah dianulir berdasarkan putusan pengadilan yang dirilis pada tahun 2000.

"Pangdam Jaya sebetulnya kalau dari segi hukum kan sudah menjalani apa yang kemudian waktu itu diputuskan oleh pengadilan.

Waktu itu namanya masih Mahkamah Militer Agung, sudah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap dan sudah dijalani," ujar Andika Perkasa di Rindam III Siliwangi, Kota Bandung, Rabu (12/1/2022). 

Seperti dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Panglima TNI Jenderal Andika Angkat Bicara Soal Polemik Promosi Mayjen Untung Jadi Pangdam Jaya'.

Atas dasar itu, Panglima TNI mempromosikan Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya, menggantikan Mulyo Aji yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 

"Jadi, memang secara hukum, tidak ada lagi yang kemudian harus dilakukan oleh mereka yang pada saat itu mendapatkan hukuman, ya," katanya.

Kinerja Pangdam Jaya Mayjen Untung Budiharto Selalu Diawasi

Sementara itu, kinerja Mayjen TNI Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya akan selalu diawasi dan termonitor oleh pemerintah pusat.

Hal ini diungkapkan oleh KSAD Jenderal Dudung Abdurachman saat memimpin serah terima jabatan Pangdam Jaya bertempat di Mabesad, Jakarta, Senin (10/1/2022).

Menurut Jenderal Dudung Abdurachman, kiprah Kodam Jaya/Jayakarta akan selalu termonitor pemerintah pusat, dikarenakan hampir 60% kegiatan adalah kegiatan pemerintah pusat, dan 40% sisanya adalah kegiatan pemerintah daerah.

Hal-hal yang positif maupun negatif akan secara nyata termonitor dan kegiatan Kodam Jaya lebih banyak ketemu Presiden daripada Gubernur.