Breaking News:

Komisi A Nilai Asesmen Pejabat Baru Pemkot Surabaya Dilangsungkan Tertutup

Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba meminta agar hasil asesmen disampaikan terbuka

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Rudy Hartono
istimewa
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba 

SURYA.co.id|SURABAYA – Meski penempatan pejabat baru merupakan hak preogatif wali kota, namun Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba meminta agar hasil asesmen disampaikan terbuka. Kapabilitas pejabat baru ini harus diketahui.

"Setidaknya Komisi A diberi tahu. Eranya era keterbukaan sehingga semua persoalan harus transparan. Benar tidak mereka, pejabat baru itu memenuhi kompetensi," kata Habiba, Rabu (12/1/2022).

Politisi perempuan PKB ini berharap pihaknya bersama anggota Komisi A yang lain bisa mengetahui hasil asesmen tersebut. Dia menyayangkan, hasil asesmen sebagai dasar penempatan pejabat baru di lingkungan Pemkot Surabaya, tidak di sampaikan transparan.

"Kami minta hasil asesmen itu diberikan, sehingga kami bisa mengukur, bisa melihat. Karena ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan ke publik karena anggaran yang digunakan adalah anggaran publik,"  urai Habiba.

Terutama mereka yang mendapat tempat baru. BKD ada baiknya menyampaikan secara transparan atas hasil asesmen tersebut. Komisi yang membidangi Hukum dan Pemerintahan tersebut mendorong iklim keterbukaan dan profesionalitas lembaga dijaga.

Dengan mengetahui hasil asesmen itu artinya akan diketahui persis kompetensi pejabat baru. Nantinya DPRD bisa melakukan fungsi kontrol dan memberikan masukan sehingga kerja pejabat baru nantinya lebih maksimal.

Tidak hanya asesmen yang tidak transparan, Habiba juga menyoroti rekrutment tenaga out sourcing di lingkungan Pemkot Surabaya. Mestinya rekrutment itu satu pintu di BKD.

Kemudian masing-masing dinas menyampaikan ke BKD kebutuhannya sehingga outsourcing yang ada itu tepat guna dan tepat sasaran. “Bukan seperti sekarang lamaran ke Bagian Umum pakai MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” ungkapnya.

Habiba mengetahui bahwa ada pola rekrutmen pegawai outsorcing dengan mengutamakan warga MBR. Sementara banyak yang bukan MBR tapi punya kemampuan mumpuni malah tidak masuk menjadi pegawai kontrak.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved