Breaking News:

Berita Surabaya

Rumah Warga Penerima Bansos di Surabaya Akan Ditempeli Stiker Khusus, Warga Bisa Ikut Verifikasi

Dinas Sosial Surabaya rencananya akan menempel stiker khusus di rumah penerima bantuan dari Kementerian Sosial

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Cak Sur
Istimewa
Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ketika mengambil bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) di Surabaya beberapa waktu lalu. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya rencananya akan menempel stiker khusus di rumah penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data penerima bansos.

Dengan adanya stiker tersebut, masyarakat lain bisa ikut mengetahui. Sehingga, bisa ikut verifikasi tentang akurasi data sekaligus kelaikan warga yang bersangkutan sebagai penerima bansos.

"Rencananya, rumah semua penerima manfaat akan kami tempel stiker. Ini untuk mengamankan warga yang berhak menerima bantuan," kata Kepala Dinsos Kota Surabaya, Anna Fajriatin, Senin (10/1/2022).

Stiker juga dilengkapi dengan barcode. Sehingga, akan memudahkan pihaknya untuk mendata penerima manfaat pada semua kategori, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangandaran Nonton Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai atau bantuan lainnya.

Warga melalui RT/RW bisa ikut melakukan verifikasi melalui laman website resmi Pemkot Surabaya, SI-MBR.

"Data penerima manfaat itu menjadi dasar kami untuk menempelkan stiker di tiap rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)," katanya.

Para penerima bantuan program Kemensos diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Basisnya, juga berhubungan dengan data MBR.

Hingga 31 Desember 2021, jumlah MBR di Surabaya telah mencapai 1,010 juta jiwa. Data ini meningkat dari tahun 2019 (665 ribu) maupun data 2020 (815 ribu).

Terkait dengan penempelan stiker ini, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi optimistis warga masyarakat juga bisa ikut menilai sasaran bansos pemerintah.

"Warga bisa tahu apakah tepat sasaran atau tidak," kata Cak Eri dikonfirmasi terpisah.

Hal ini pun diyakini tak akan membuat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) malu. Sebaliknya, hal ini justru menjadi bentuk keterbukaan.

"Yang jadi malu adalah ketika pemerintah memberikan bansos tidak tepat sasaran. Karena itu saya ingin semua bisa dilihat, bisa dikontrol masyarakat, kalau keliru atau salah, ya dibenarkan," ujarnya.

Bagi Cak Eri, Pemkot Surabaya tidak akan bisa sempurna kalau hanya kerja sendiri. Makanya dia mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi, mengontrol maupun mengusulkan data calon penerima bansos.

"Jadi ditempel di Balai RW biar dikoreksi warga. Kalau ternyata datanya salah atau jumlahnya turun, naik, ya kami ubah. Makanya ayo (gotong-royong) bareng-bareng, karena ini juga untuk jangka panjang," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved