Breaking News:

Berita Surabaya

Pemkot Surabaya Tambah Ratusan Pegawai Baru di Kelurahan, Harus Diikuti Layanan Maksimal Pada Warga

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Josiah Michael mendesak agar pendistribuan pegawai lebih banyak ke kelurahan ini diikuti pelayanan maksimal pada warga

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Nuraini Faiq
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Josiah Michael. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Tahun 2022 ini, Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi memulai kinerja dengan menyebar pegawai lebih banyak ke kelurahan.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Josiah Michael mendesak agar pendistribuan pegawai lebih banyak ke kelurahan ini diikuti pelayanan maksimal kepada warga.

"Bukan malah terjadi penumpukan pegawai di kelurahan tanpa kinerja. Penyebaran pegawai ke kelurahan harus dalam rangka mempercepat dan mengefektifkan layanan kepada warga," kata Josiah, Senin (10/1/2022).

Mengawali tahun ini, ada ratusan pegawai yang dimaksimalkan untuk bekerja di kelurahan. Pemkot Surabaya menyebut, pendistribusian pegawai ke Kelurahan itu bukan buangan. Tapi lebih karena pemberdayaan untuk untuk percepatan layanan hingga tingkat terbawah.

Josiah menekankan, agar penambahan pegawai besar-besaran di kelurahan itu harus diringi dengan peningkatan layanan yang signifikan. Era digital saat ini harua memangkas birokrasi lebih efektif. Layanan lebih cepat.

"Pegawai di kelurahan lah yang menjadi pelayan pertama warga. Membantu warga. Semua tidak ingin dengar ada pegawai kelurahan yang bingung mau mengerjakan apa. Jangan sampai ada warga mengadu kalau pegawai kelurahan hanya duduk-duduk main hape," ucap Josiah.

Anggota fraksi PSI Surabaya tersebut menyampaikan, agar pegawai kelurahan harus sigap dan peka terhadap kondisi sekitar. Peka terhadap problem warga. Aduan warga harus ditindaklanjuti bahkan diselesaikan di kelurahan pada hari yang sama.

Jika tidak bisa menangani, minimal bisa segera disampaikan dan tidak dibiarkan menumpuk di kantor kelurahan. Saat ini terus berjalan penambahan pegawai di kelurahan.

Penambahan pegawai ini harus benar-benar melalui perencanaan SDM dan analisis beban kerja yang matang. Harus dipikirkan juga skema evaluasi yang transparan supaya semua warga bisa ikut berpartisipasi mengawasi.

Saat ini, ada belasan ribu PNS di Kota Surabaya dan puluhan ribu juga tenaga kontrak yang dibiayai oleh APBD Surabaya. Penambahan ratusan pegawai kelurahan tersebut akan menambah daftar pegawai pelayan publik di Kota Surabaya.

BKD dan SKPD terkait harus ikut bertanggung jawab memastikan seluruh belanja pegawai ini tepat sasaran. Termasuk penambahan pegawai di kelurahan tersebut.

"Akhir tahun harus dibuka hasil evaluasinya. Bikin evaluasinya online saja di website masing-masing SKPD supaya banyak yang bisa berpartisipasi dan efisien anggaran," ucap Josiah.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved