Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Terkait Vaksin Booster, Wagub Jatim Emil Dardak Minta Masyarakat Sabar Tunggu Aturan Pemerintah

Wagub Emil Dardak mempunyai beberapa alasan kuat mengapa masyarakat harus menunggu aturan dari pemerintah terkait booster.

Editor: Cak Sur
Humas Pemprov Jatim
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak saat menerima kunjungan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto di Gedung Negara Grahadi, Jumat (7/1/2022). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Isu vaksin booster untuk Covid-19 tengah menjadi hal yang ramai diperbincangkan banyak pihak di masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak meminta masyarakat agar bersabar dan menunggu aturan dari pemerintah.

"Jadi kami benar-benar meminta, bukan sekedar mengimbau, bahkan memohon masyarakat untuk kaitan dengan booster ini harus melalui jalur pemerintah. Apapun itu, nantinya ada jalur mandirinya, tetapi pemerintah yang akan memberikan direction," kata Emil Dardak, sapaan akrab Wagub Jatim usai menerima kunjungan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto di Gedung Negara Grahadi, Jumat (7/1/2022) pagi.

Wagub Emil Dardak menjelaskan, bahwa menurut Kementerian Kesehatan memang ada sejumlah kalangan yang mendapatkan fasilitasi vaksin booster dari pemerintah. Misalnya bagi para tenaga kesehatan yang memang sebagai garda terdepan dalam menangani Covid-19.

"Kaitan dengan booster, Menteri Kesehatan sudah menyampaikan, bahwa memang akan ada yang mendapatkan sebagai bentuk fasilitasi pemerintah dan ada jalur mandiri," jelasnya.

Lebih lanjut Mantan Bupati Trenggalek ini menjelaskan, bahwa vaksin booster jalur mandiri hendaknya tidak diartikan oleh masyarakat sebagai bebas tanpa aturan untuk mendapatkan vaksin booster tersebut. Tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

"Mandirinya ini juga jangan diasumsikan mandiri kemudian cari-cari sendiri," terangnya.

Wagub Emil Dardak mempunyai beberapa alasan kuat mengapa masyarakat harus menunggu aturan dari pemerintah terkait booster. Di antaranya dikhawatirkan vaksin boosternya tidak memenuhi persyaratan, atau bisa juga vaksinnya sudah sesuai persyaratan tetapi metode penyimpanannya tidak sesuai standar. Sehingga ditakutkan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

"Kami juga khawatir kalau ternyata vaksin tersebut tidak memenuhi persyaratan, dalam hal katakanlah vaksinnya benar sekalipun, kalau penyimpanannya salah kan resiko," imbuhnya.

Demi keamanan dan keselamatan bersama, ia kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mencari celah untuk mendapatkan vaksin booster sebelum ada peraturan dari pemerintah.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mengakses segala hal yang berkaitan dengan vaksin dari jalur resmi yaitu dari pemerintah," pungkasnya. (hms)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved