Breaking News:
Grahadi

Sederhanakan Birokrasi, Pemprov Jatim Rampungkan Penyetaraan Jabatan Fungsional Eselon III dan IV

Berdasarkan data BKD Jatim, total telah ada sebanyak 1.002 PNS Pemprov Jatim yang masuk dalam skema penyetaraan jabatan fungsional

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Rudy Hartono
kompas.com
Ilustrasi - Aparatur Sipil Negara apel pagi 

SURYA.co.id | SURABAYA  – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim merampungkan penempatan PNS pasca penyetaraan jabatan fungsional untuk eselon III dan IV.

Berdasarkan data BKD Jatim, total telah ada sebanyak 1.002 PNS Pemprov Jatim yang masuk dalam skema penyetaraan jabatan fungsional tersebut.

Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni yang diwawancara Kamis (6/1/2022), mengatakan, Pemprov Jatim telah melakukan pelantikan tanggal 29 Desember 2021 yang lalu untuk pejabat struktural eselon III dan IV.

Yang kemudian dilanjutkan dengan pelantikan kembali pada 31 Desember 2021 menjadi pejabat fungsional. Setelah dilantik, mereka mulai bertugas dengan jabatan barunya pekan ini.

“SK-nya sudah terbit dan sejak Selasa, 4 Desember itu diambil OPD masing-masing. Sekarang tinggal tiga OPD yang belum mengambil petikan SK itu, yakni Bakorwil Bojonegoro, Bakorwil Pamekasan dan Bakorwil Jember,” tutur Kepala BKD yang akrab disapa Yuyun.

Pelantikan kembali sebagai pejabat fungsional dikatakan Yuyun, dilakukan karena Pemprov punya kewajiban melaksanakan penyederhanaan birokrasi. Dimana deadlinennya pelaksanaan penyederhanaan birokrasi itu harus dilakukan maksimal tanggal 31 Desember 2021.

“Kalau tidak dilaksanakan pada tanggal itu, kalau ada pelantikan penyederhanaan kompetensi harus dilakukan impassing, ada uji kompetensinya,” ujarnya.

Yuyun menambahkan untuk jabatan struktural ada 1.500 jabatan, namun yang disetujui Kementerian Dalam Negeri penyederhanaan birokrasi ada 1.002 jabatan yang pelantikannya dilaksanakan 31 Desember. Menurutnya Jatim baik provinsi, kabupaten maupun kota sudah melaksanakan pelantikan semua.

Yuyun mengatakan dari 1.002 jabatan yang dilantik tersebut, untuk eselon III yakni di Sekretariat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sementara di lingkungan Setdaprov Jatim seluruh eselon III dilakukan penyetaraan kecuali Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Biro Administrasi Pembangunan (Adpim), Biro Umum dan Biro Organisasi.

“Kenapa ini pelantikan tersebut kita lakukan dengan cepat karena memperhatikan SPMT. Jadi setelah dilantik sebagai pejabat struktural, maka setelah itu diberhentikan dari pejabat strukturan baru dilantik kembali menjadi pejabat fungsional. Tujuannya agar tidak ada kekosongan hukum,” jelasnya.

Sedangkan untuk eselon III ada yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka ada yang harus ditandatangani terkait administrasi keuangan maupun lainnya.

Menurutnya sesuai saran Inspektorat dan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) maka Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT) dilakukan 3 Januari 2022.

“Jadi Jatim sudah semua dilakukan penyederhanaan birokrasi, karena ini program dari pusat,” katanya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved