Berita Pasuruan

Kejari Kota Pasuruan Tahan Anggota Dewan Fraksi PAN Atas Kasus Penipuan dan Penggelapan

Ketua DPD PAN Kota Pasuruan itu juga pernah terseret kasus penipuan lain dan juga dilaporkan ke Polresta Pasuruan.

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Galih Lintartika
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan menahan Helmi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan, Rabu (5/1/2022) siang. 

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan menahan Helmi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan, Rabu (5/1/2022) siang.

Anggota DPRD dari fraksi PAN itu ditahan karena kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Ia ditahan di Lapas kelas IIB Kota Pasuruan.

Kasi Intel Kejari Kota Pasuruan, Wahyu Susanto mengatakan, penahanan itu dilakukan setelah ada pelimpahan tahap dua dari penyidik Satreskrim Polres Pasuruan Kota.

Menurutnya, di saat kewenangan itu di jaksa penuntut, pihaknya memutuskan untuk menahan Helmi. Disampaikannya, ini demi lancarnya proses hukum yang sedang berjalan.

"Sebelumnya oleh penyidik Polres Pasuruan Kota yang bersangkutan tidak ditahan. Tapi, kami dari Kejari Kota Pasuruan memutuskan untuk menahan setelah pelimpahan tahap II," jelasnya.

Disampaikannya, dalam kasus ini, Helmi dianggap melakukan penipuan dan penggelapan yang membuat orang lain mengalami kerugian.

"Kasusnya hutang piutang, tapi ada niat untuk melakukan penipuan dan penggelapan. Ada beberapa cek pembayaran yang kosong dan palsu. Hal itu membuat korban mengalami kerugian," paparnya.

Helmi yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kota Pasuruan pernah terseret kasus penipuan lain, dan juga dilaporkan ke Polresta Pasuruan.

Ia ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2018 lalu.

Terpisah, Kuasa Hukum Helmi, Wiwin Ariesta mengatakan jika kasus ini adalah masalah hutang piutang. Ia juga heran, kenapa kasus ini masuk pidana umum.

"Harusnya perdata, karena kasusnya hutang piutang bukan pidana umum," kata Wiwin, sapaan akrabnya saat dihubungi.

Menurutnya, kliennya memiliki hutang sekitar Rp 700 juta. Hutang itu adalah hutang untuk modal usaha kliennya dan nominalnya tidak langsung besar.

"Dan itu sudah dibayar sekitar Rp 550 juta. Hanya kurang, tapi pelapor minta Rp 1 miliar, karena hutangnya berjalan. Kliennya sanggup membayar, tapi tidak sekarang," urainya.

Ia menyebut, sebenarnya sudah ada itikad baik dari kliennya. Namun, pelapor tidak menerima uang yang dibayarkan kliennya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved