Breaking News:
Grahadi

Berita Kota Surabaya

ASN Pemprov Jatim Tetap Dilarang Cuti dan Keluar Kota Saat Nataru, Kecuali Karena Tiga Alasan

Dalam surat edaran Gubernur Jawa Timur tersebut juga telah tertuang aturan larangan bepergian maupun pengajuan cuti bagi ASN

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Deddy Humana
surya/fatimatuz zahro
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah provinsi Jawa Timur memastikan larangan cuti maupun larangan bepergian ke luar kota tetap berlaku meski pemerintah pusat telah membatalkan pemberlakuan PPKM level 3 secara nasional.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni mengatakan bahwa Inmendagri yang mengatur tentang aturan Nataru sudah sejalan dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 800/7840/204.3/2021 yang mengatur tentang larangan bepergian dan cuti saat Nataru.

"Inmendagri tentang Nataru itu sudah sejalan dengan SE yang terbit sebelum pembatalan PPKM, isinya melarang ASN Pemprov Jatim untuk mengajukan cuti dan juga tidak boleh bepergian kecuali untuk bertugas. Sehingga SE ini tetap berlaku," kata Indah Wahyuni yang akrab disapa Yuyun, Selasa (14/12/2021).

Dalam surat edaran Gubernur Jawa Timur tersebut juga telah tertuang aturan larangan bepergian maupun pengajuan cuti bagi ASN Pemprov Jawa Timur yang berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga tanggal 3 Januari 2022.

ASN Pemprov Jawa Timur hanya boleh cuti hanya karena tiga kondisi. Yaitu dalam kondisi sakit, atau cuti dengan alasan yang penting maupun cuti dengan kondisi akan melahirkan. Bagi yang melakukan bepergian dengan alasan tugas juga harus mendapatkan surat perintah tugas dari atasannya masing-masing.

"Dalam aturan SE kita juga disebutkan bahwa ASN kita tidak boleh mengadakan pesta yang menimbulkan kerumunan seperti pesta kembang api dan sejenisnya," tegas Yuyun.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa selama masa larangan cuti dan juga larangan bepergian tersebut setiap instansi dan juga OPD akan menerapkan sistem wajib share location.

Laporan berbagi lokasi tersebut akan menjadi dasar pengawasan di mana para ASN tersebut tidak melakukan perjalanan keluar kota maupun bepergian selama periode 24 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022.

"Jika ada yang melanggar tentu akan diberikan sanksi, sanksinya oleh masing-masing atasannya. Sanksinya juga berjenjang mulai dari peringatan teguran tertulis dan seterusnya," tandas Yuyun.

Meski lantaran PPKM evel 3 sudah dihapus, para ASN tetap dibolehkan jika ingin melakukan wisata namun terbatas di kota tempat tinggalnya masing-masing. Hal tersebut juga semata-mata dilakukan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat.

Meski begitu para ASN Pemprov Jatim juga tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan guna mencegah terjadinya penularan maupun loncatan kasus Covid-19 di Jawa Timur. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved