Breaking News:
Grahadi

Berita Kota Surabaya

Pemprov Jatim Sudah Belanja Online Rp 35,8 Miliar ke UMKM, Sudah 24 Pemkot/Pemkab Siap Bergabung

Program tersebut mampu menjawab tantangan pemanfaatan platform perdagangan elektonik B2B (business to business e-commerce) di Indonesia

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Deddy Humana
surya/fatimatuz zahro
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemprov Jawa Timur terus mengoptimalkan Program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo). Berdasarkan data dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov Jatim per 30 November 2021, transaksi pengadaan barang dan jasa melalui pelaku UMKM dalam program Jatim Bejo mencapai Rp 35,8 miliar, yang berasal dari 13.701 pesanan.

Sebagaimana diketahui, Jatim Bejo merupakan upaya internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang/jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan e-marketplace.

Yaitu dalam bentuk belanja di toko daring untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jatim, sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan transparansi, akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa Program mengatakan Jatim Bejo ini menjadi andalan Pemprov Jatim terkait sistem belanja online di pemerintahan.

Program tersebut mampu menjawab tantangan pemanfaatan platform perdagangan elektonik B2B (business to business e-commerce) di Indonesia yang terus meningkat.

Bahkan platform B2B e-commerce kini semakin populer digunakan pembeli, terutama dari kalangan pemerintah, dalam melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa.

Untuk mengembangkannya, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Bank Jatim dan Mbizmarket selaku pemilik e-marketplace yang bekerjasama dengan Jawa Timur, sedang mengembangkan fitur baru untuk pembayaran lewat virtual account.

"Harapannya, pembayaran bisa menjadi semakin cepat dan akuntabel. Sejalan dengan itu juga tepat pada tanggal 22 November 2021 telah dimasukkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Untuk Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur," tegasnya, Senin (13/12/2021).

Di mana salah satunya terkait batasan transaksi meningkat, yang awalnya hanya Rp 50 juta sekarang telah menjadi Rp 200 Juta, sesuai Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP No 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaran Toko Daring.

Berdasarkan laporan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jatim per 30 November 2021, Khofifah memaparkan, transaksi pengadaan barang dan jasa melalui Program Jatim Bejo mencapai Rp 35,8 miliar yang berasal dari 13.701 pesanan.

Halaman
12
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved