Breaking News:

Berita Surabaya

Ratusan Buruh di Jawa Timur Kembali Geruduk Grahadi, Tuntut Upah Minimum Berkeadilan

Ratusan buruh di Jawa Timur kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Grahadi, Rabu (8/12/2021) siang.

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Febrianto Ramadani
Ratusan buruh di Jawa Timur kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Grahadi, Rabu siang (8/12/2021). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ratusan buruh di Jawa Timur kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Grahadi, Rabu (8/12/2021) siang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember dan Tuban.

Demo buruh kali ini kaitannya dengan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Cipta Kerja

Petugas kepolisian dengan sigap mengalihkan arus lalu lintas dari arah Tunjungan Plaza ke Jalan Panglima Sudirman agar tidak terjadi kemacetan. Beberapa di antaranya membagikan masker kepada massa aksi serta mengimbau tetap menerapkan protokol kesehatan.

Ketua DPW FSPMI Jawa Timur, Jazuli mengatakan, aksi ini serentak dilakukan secara nasional.

Di Jakarta, demo dipusatkan di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi RI. Ada beberapa tuntutan yang diusung para buruh Jatim hari ini.

"Kami meminta kepada Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Surabaya agar memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial, tidak menggunakan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena telah diputus MK inkonstitusional bersyarat dan ditangguhkan pelaksanaannya," ujarnya.

Selain itu, lanjut Jazuli, pihaknya menagih komitmen atau kesepakatan Gubernur Jawa Timur dengan Perwakilan pimpinan aliansi Gerakan Serikat Pekerja (GASPER) Jawa Timur pada saat aksi buruh pada tanggal 30 November 2021.

"Kami meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk merevisi keputusan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2022 dan lakukan pembahasan ulang UMP tanpa menggunakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan," tuturnya.

"Meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk merevisi Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022. Tetapkan UMK di Jawa Timur tahun tersebut tanpa menggunakan formulasi PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur," imbuhnya.

Jazuli juga meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk segera menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK) di Jawa Timur tahun 2022, sebagaimana usulan bupati/wali kota dan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur unsur Serikat Pekerja.

"Gubernur Jawa Timur agar memerintahkan kepada bupati/wali kota di Jawa Timur, khususnya Dinas Tenaga Kerja untuk tidak menggunakan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, dalam hal menangani kasus Ketenagakerjaan termasuk juga dalam hal pembuatan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan perusahaan (PP) dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB)," tegasnya.

Unjuk rasa berjalan dengan damai dan lancar. Massa membubarkan barisan dengan tertib dan damai, tanpa ada kekerasan. Meski demikian, dalam salah satu orasi menyebut akan ada aksi serupa lainnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved