Breaking News:

Berita Jember

Unjuk Rasa di Jember, Serikat Pekerja Mendesak Ada Perubahan Nilai UMK Tahun 2022

Sejumlah elemen serikat pekerja di Kabupaten Jember menggelar unjuk rasa di depan Pendapa Wahyawibhawagraha

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Sri Wahyunik
Aksi buruh Jember menolak UMK Jember tahun 2022 di depan Pendapa Wahyawibhawagraha, Senin (6/12/2021) 

SURYA.CO.ID, JEMBER - Sejumlah elemen serikat pekerja di Kabupaten Jember menggelar unjuk rasa di depan Pendapa Wahyawibhawagraha, Senin (6/12/2021). Mereka menyuarakan penolakan atas upah murah di Jember.

Melalui aksi itu pula, mereka menolak Keputusan Gubernur perihal penetapan UMK Jember tahun 2022.

"Kami meminta gubernur mencabut keputusan tentang besaran UMK Jember tahun 2022 sebesar Rp 2.355.662, dan mengubahnya dengan UMK yang diusulkan Dewan Pengupahan Jember sebesar Rp 2,4 juta," ujar Umar Faruk, Ketua Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember.

Pengubahan keputusan gubernur itu didahului dengan pengiriman surat dari Bupati Jember. Oleh karena itu, para buruh Jember mendesak Bupati Jember Hendy Siswanto untuk membuat surat rekomendasi untuk Gubernur Jawa Timur.

"Harus ada surat rekomendasi baru dari Bupati Jember kepada Gubernur Jatim, supaya nilai UMK Jember yang ditetapkan diubah dan lebih tinggi. Karena sudah dua tahun UMK Jember tidak naik," tegas Faruk.

UMK Jember tahun 2021 sebesar Rp 2.355.662 per bulan, sama dengan UMK tahun 2020 alias tidak ada kenaikan.

Serikat pekerja di Jember menerima hal itu karena tahun kemarin merupakan awal terjadinya pandemi, dan ada surat dari Menteri Tenaga Kerja perihal dibolehkannya daerah tidak membuat kenaikan usulan UMK.

Namun di tahun 2022 mendatang, rupanya UMK Jember kembali tidak naik, alias tetap. Hal itu memicu aksi yang dilakukan oleh puluhan orang perwakilan dari beberapa serikat pekerja di Jember.

"Ternyata kemarin Bupati Jember mengirimkan dua angka dalam surat pengusulan UMK tahun 2022 kepada Gubernur Jatim, yakni sebesar Rp 2.355.662 dan nilai yang diusulkan Dewan Pengupahan Jember. Rupanya yang disetujui gubernur, dan akhirnya disahkan yang nilainya Rp 2.355.622. Kami jelas menolak upah murah itu dan meminta UMK sebesar Rp 2,4 juta, atau ada kenaikan," tegas Faruk.

Perwakilan serikat pekerja juga meminta agar ada pengawasan maksimal atas penerapan UMK di Jember. Jika ada perusahaan yang melanggar nilai UMK, imbuhnya, pengawas seharusnya memberikan tindakan tegas.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved