Berita Malang

Tak Mau Bebani Mahasiswa, Rektor Universitas Negeri Malang Pastikan UKT Tidak Naik

Rektor Universitas Negeri Malang memastikan bahwa uang kuliah tunggal (UKT) UM tidak akan dinaikkan meski UM berstatus PTNBH

Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Rudy Hartono
surya/sylvianita widyawati
Kampus utama Universitas Negeri Malang (UM) di JL Semarang Kota Malang, Senin (6/12/2021) 

SURYA.co.id | MALANG - Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Prof Dr Rofi'uddin MPd menyatakan meski ada kemandirian ekonomi saat di PTNBH, namun ia memastikan bahwa uang kuliah tunggal (UKT) UM tidak akan dinaikkan. UM berstatus PTNBH pada 25 November 2021 dengan keluarnya PP nomer 115 tahun 2021.

"Tolong disampaikan bahwa UKT di UM tidak dinaikkan. Kami akan melakukan terobosan bahwa kami akan mengembangkan badan usaha," jelas Rektor saat konferensi pers, Senin (6/12/2021). Untuk itu akam dibuat CV, PT agar bisa mendapatkan kemandirian ekonomi.Sehingga bisa didorong untuk menjadi pendapatan UM.

Sebab untuk menjadi perguruan tinggi rujukan Asia perlu biaya. Maka perlu unit usaha.

"Itu skema jangka pendeknya," kata Rektor. Maka badan usaha akan dijalankan profesional dengan mekanisme seleksi. Maka ke depan akan banyak pegawai UM yang non ASN namun hak dan kewajibannya sama.

Ditambahkan Ketua Senat UM, Prof Dr Suko Wiyono, ia yakin dengan status baru UM tidak membebani mahasiswa. Sebab UM akan membentuk badan usaha dan bekerjasama dengan pihak luar. "Bahkan di PP itu di pasal 18 ayat 2, UM wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tapi kurang mampu dari daerah 3 T paling sedikit 20 persen untuk mahasiswa baru. Ini menunjukkan bahwa UM tidak akan membebankan mahasiswa," papar ya.

Tapi Pak Rektor, lanjut Suko, untuk itu perlu kerja keras untuk pengembangan wirausaha. Sebab ini seperti membuat BUMN.  Sebelum ini, UM telah melakukan berbagai studi banding ke beberapa PTN yang lebih dahulu berstatus PTNBH. Seperti ke ITB, UGM, Unpad, Unair dll. Dari hasil kunjungan itu diperoleh banyak sisi informasi tentang organisasi, manajemen yang efisien dan efektif.

Seperti ada PT yang tidak ada jurusan di fakultas, namun langsung prodi. Ada juga PTNBH yang memiliki banyak wakil rektor dengan tugas yang spesifik dan jelas. "Masukan-masukan yang ada akan UM timbang. Sebenarnya struktur di UM saat ini tidak gemuk," kata Rofi'uddin.

Dosen-dosen UM juga tetap akan melaksanakan tridharma perguruan tinggi sebagaimana umumnya. Dekan FMIPA UM Prof Hadi Suwono menambahkan bahwa dekan akan mengikuti kebijakan rektor. "Kami di FMIPA mendukung  perubahan UU sebagai PTNBH," jelas Hadi.

Maka pihaknya punya semangat untuk meningkatkan kinerja dari BLU ke PTNBH. Adanya perubahan ini akan meningkatkan layanan fakultas pada masyarakat. Hasil penelitian bisa jadi inovasi dan bisa dilanjutkan untuk mendukung usaha. "Semua fakultas mendukung UM sebagai PTNBH," tambah WR 4 Prof Dr Ibrahim Bafadal yang memandu acara konpres.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved