Breaking News:

Berita Sidoarjo

Nasib Program UHC di Sidoarjo Terbentur Kepesertaan JKN-KIS, Akibat Ribuan PBI APBD Dinonaktifkan

“Padahal syarat untuk UHC minimal cakupan kepesertaan JKN KIS 95 persen,” kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sidoarjo.

Penulis: M Taufik | Editor: Deddy Humana
surya/m taufik
BPJS Kesehatan Sidoarjo saat menyampaikan keterangan pers terkait update program UHC di Sidoarjo 

SURYA.CO.ID, SIDOARJO – Program UCH (Universal Health Coverage) yang dicanangkan Pemkab Sidoarjo baru akan ditentukan keberlanjutannya pada Desember ini, yang merupakan periode terakhir 2021.

Itu karena dua bulan belakangan ada kendala pada program YHC, setelah sejak Oktober lalu cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Sidoarjo turun menjadi 91,74 persen.

“Padahal syarat untuk UHC minimal cakupan kepesertaan JKN KIS 95 persen,” kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sidoarjo, Yessy Novita, Jumat (3/12/2021).

Dijelaskan Yessy, turunnya cakupan kepesertaan JKN-KIS karena adanya penonaktifan peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari APBN dan APBD. September lalu, setelah melakukan proses verifikasi dan validasi, ditetapkan ada 42.051 peserta PBI APBD yang dinonaktifkan.

Dan mereka adalah warga yang sudah meninggal, pindah domisili, dan dinilai mampu secara ekonomi. “Selain itu, ada 40.935 peserta PBI APBN juga dinonaktifkan melalui SK Kemensos No 111 HUK 2021,” urainya.

Yessy menjelaskan, ada waktu dua bulan untuk mengembalikan cakupan kepsertaan JKN KIS agar menjadi 95 persen. Jadi Desember ini cakupan kepesertaan harus kembali menjadi 95 persen bila ingin melanjutkan program UHC.

“Terakhir pada November cakupan sudah naik mencapai 93,4 persen. Sebenarnya tinggal 31.000 peserta lagi, Sidoarjo sudah bisa mencapai 95 persen. Memang oleh Pemkab Sidoarjo, yang dioptimalkan adalah peserta PBI JK. Ini yang masih kita tunggu,” ujar Yessy.

Sementara menurut Kepala Dinas Sosial Sidoarjo, Asrofi, pihaknya mengaku telah mengirimkan data 5.000 lebih peserta PBI JK ke Kementerian Sosial (Kemensos). Dan sekarang ini tinggal menunggu penetapan dari Kemensos.

“Kami berharap Kemensos memberikan kuota 55.000 PBI JK untuk Sidoarjo. Kami sudah mengirimkan datanya, tinggal menunggu penetapan turun saja,” kata Asrofi.

Ketika penetapan dari Kemensos sudah turun, cakupan kepesertaan JKN KIS di Sidoarjo tidak hanya memenuhi syarat minimal untuk melanjutkan UHC, namun juga bisa mengantisipasi pergerakan data cakupan kepesertaan ke depannya.

Untuk mengantisipasi pergerakan data, minimal cakupan kepesertaan berada di angka 96 persen. Dengan kondisi saat ini, berarti butuh sekira 51.000 orang peserta lagi agar syarat cakupan kepesertaan aman, dan UHC bisa terealisasi. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved