Breaking News:

Berita Situbondo

Distribusi Pupuk Bersubsidi Semrawut, DPRD Situbondo Kaget Petani Bayar Lagi Rp 30 Ribu per Kuintal

kios Nabilah terdata sebanyak 93 ton, sedangkan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) seharusnya 101 ton.

Penulis: Izi Hartono | Editor: Deddy Humana
surya/izi hartono
Komisi II DPRD Situbondo menggelar hearing bersama kelompok tani dan pemilik kios pupuk di Kecamatan Banyuglugur dan Jatibanteng, Jumat (3/12/2021). 

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Situbondo, mengundang para pemilik kios pupuk dan sejumlah kelompok tani Kecamatan Banyuglugur dan Kecamatan Jatibanteng, Jumat (03/12/2021). Pertemuan di ruang gabungan fraksi itu untuk membahas dugaan adanya biaya tambahan tidak resmi dalam pembelian pupuk bersubsidi.

Para anggota Komisi II menyatakan, ada beberapa kejanggalan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani di dua kecamatan tersebut.

Bahkan anggota dewan mengaku kaget setelah terungkap bahwa petani yang membeli pupuk bersubsidi masih harus membayar Rp 30.000 dari per kuintal.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Priyanto mengatakan, pihaknya merasa perlu melakukan evaluasi pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Jatibanteng dan Banyuglugur. Karena harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di dua kecamatan itu dikeluhkan masyarakat serta beberapa kelompok tani, yang belum menerimanya.

"Ini menjadi evaluasi kita, ke mana tersalurnya pupuk bersubsidi itu," ujar Hadi usai hearing bersama agen pupuk dan kelompok tani.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, dari beberapa pemilik kios pupuk yang dipanggil, baru satu yang hadir. Sehingga dewan akan memberikan rekomendasi ke Dinas Pertanian Situbondo.

Diungkapkan, para petani di Desa Kalianget difasilitasi untuk mendapat pupuk dari Desa Telempong dan jaraknya sekitar 10 KM. Sehingga pupuk dibawa kepada kelompok tani dari Desa Telempong ke Desa Kalianget, namun harus memberi biaya tambahan Rp 30.000 per kuintalnya.

"Ini sangat keterluan, dan saya minta Dinas Pertanian agar menentukan lokasi kios-kios agar lebih dekat di masing masing desa," kata Hadi.

Selain itu, pihaknya juga akan meminta dinas terkait, agar juga ada kios pupuk di Desa Talempong itu. "Silahkan, apakah desa yang akan memfasilitasi atau empat kelompok tani," harapnya.

Hadi menjelaskan, kebutuhan pupuk di empat kelompok tani di Desa Talempong cukup banyak, yakni sekitar 20 kuintal sampai hingga 30 kuintal. "Masyarakat harus membeli lebih mahal, karena ada tambahan biaya Rp 30.000. Kalau harga normalnya, pupuk bersubsidi itu Rp 160.000 per kuintalnya," tukasnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, masih ada kesimpang siuran dalam pendistribuan pupuk dari kios kepada para petani. "Tadi kita beri waktu karena para kelompok tani dan pemilik kios tidak bisa menjawab semua persoalan yang kami paparkan. Misalnya saja, apakah ada kios lagi selain kios pupuk Nabila yang melayani pupuk bersubsidi di Desa Talempong dan Desa Lubawang," jelasnya.

Jatah pupuk bersubsidi lewat kios Nabilah terdata sebanyak 93 ton, sedangkan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) seharusnya mencapai 101 ton.

"Itu belum terjawab, sebab sampai sekarang di Desa Talempong baru 10 ton atau 20 ton pupuk bersubsidi yang diterima petani. Tadi ada kelompok tani di Desa Lubawang yang mengaku baru menerima 35 ton pupuk. Lalu kemana larinya kelebihan pupuk itu," ungkapnya.

Untuk mengungkap kejelasan pendistribusian pupuk itu, dewan meminta data RDKK itu ke dinas.
"Dewan belum melakukan investigasi perorangan, karena pupuk itu sebenarnya hak perorangan atau hak petani, seperti yang muncul di RDKK. Saya minta siapa penerima RDKK itu, karena total jatah pupuk di Situbondo 21.000 ton," pungkasnya. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved