Breaking News:

Berita Pamekasan

Dari Survey Ketat Sesuai Kebutuhan Hidup Layak, UMK 2022 di Pamekasan Akhirnya Naik Rp 1.000

Dikatakan Supriyanto, lembaga tersebut yang melakukan survey di lapangan, hingga akhirnya ada keputusan tentang nominal UMK.

Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Deddy Humana
surya/kuswanto ferdian
Kepala PMPTSP dan Naker Pamekasan, Supriyanto. 

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN - Pengumuman besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2022 di Pamekasan nyaris tanpa gejolak meski besaran kenaikannya sangat kecil, yaitu Rp 1.000. Dengan kenaikan setipis rambut itu, UMK di Pamekasan pada 2022 nanti menjadi Rp 1.939.686,39, dan sebelumnya Rp 1.939.586,39 pada 2021.

Meski sangat kecil, kenaikan UMK itu sudah berdasarkan survey kebutuhan hidup layak. Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP dan Naker) Pamekasan, Supriyanto, Jumat (3/12/2021).

UMK 2022 itu ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur pada 30 November 2021 lalu. Dan survey tersebut dilakukan oleh dewan pengupahan, badan pusat statistik (BPS), perusahaan, dinas terkait, akademisi, serta perwakilan pekerja.

Dikatakan Supriyanto, lembaga tersebut yang melakukan survey di lapangan, hingga akhirnya ada keputusan tentang nominal UMK.

"Kenaikannya sedikit, hanya Rp 1.000, itu sudah sesuai dengan mekanisme dan petunjuk dari pemerintah Provinsi. Sekarang keputusan Gubernur sudah diterbitkan," kata Supriyanto kepada SURYA, Jumat (3/12/2021).

Pihaknya telah menyampaikan surat keputusan (SK) gubernur tersebut kepada ratusan perusahaan di Pamekasan agar menjadi pedoman dalam memberikan gaji kepada karyawannya. "Harapan saya, perusahaan bisa menjadikan SK Gubernur UMK tahun 2022 sebagai pedoman pengupahan mereka," harapnya.

Mantan Kabag Prokopim Pemkab Pamekasan tersebut menyebutkan tidak bisa memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar SK pengupahan itu. Sebab, hal tersebut menjadi kewenangan Pemprov Jawa Timur.

"Pemkab hanya memberikan informasi kepada perusahaan, nanti perusahaan diminta untuk memberikan laporan ke kita sampai sejauh mana mereka menggaji pekerjanya," jelasnya.

Supri berjanji akan senantiasa memberikan pemahaman serta sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya mematuhi keputusan tersebut. Karena nominal UMK itu merupakan hak pekerja yang harus diperhatikan pemberi kerja. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved