Breaking News:

Berita Nganjuk

Ada Perusahaan di Nganjuk Terlambat Menggaji Karyawan, DPRD Tunggu Sikap Disnakersos

Seperti diketahui, sejumlah karyawan sebuah perusahaan di Kertosono Nganjuk mengeluhkan upah sebagai hak mereka sering terlambat dibayarkan

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Deddy Humana
surya/ahmad amru muiz
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk, Edy Santoso. 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Komisi IV DPRD Nganjuk prihatinkan adanya persoalan perusahaan telat membayar gaji karyawan di Kabupaten Nganjuk. Seharusnya pembayaran gaji karyawan harus dilakukan secara periodik dan teratur waktunya sebagaimana diatur dalam PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk, Edy Santoso menjelaskan, kalau ada perusahaan telat membayar gaji karyawan, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan denda sesuai PP Pengupahan Pasal 55 sebesar 5 persen setiap hari keterlambatan dari upah yang dibayarkan. "Itupun kalau keterlambatan lebih dari 3 hari kerja," kata Edy. Jumat (3/12/2021).

Mengenai Kepesertaan BPJS kategori pekerja penerima upah, dikatakan Edy, tidak hanya mencakup pegawai tetap perusahaan, melainkan juga karyawan kontrak yang dipekerjakan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Bahkan karyawan harian lepas dan borongan pun berhak mendapat jaminan sosial.

Hal itu, menurut Edy, sebagaimana Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) No KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan PKWT.

Di mana hukumnya wajib bagi perusahaan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

"Aturan itu sudah cukup jelas, makanya kami prihatin bila ada perusahaan di Nganjuk sampai terlambat membayar gaji karyawan. Dan kami menunggu kebenaran informasi tersebut dari Disnakersos Nganjuk," ucap Edy.

Seperti diketahui, sejumlah karyawan sebuah perusahaan di Kertosono Nganjuk mengeluhkan upah sebagai hak mereka sering terlambat dibayarkan. Selain terjadi keterlambatan, gaji yang diterima juga sangat kecil atau di bawah UMK Nganjuk.

"Kami para karyawan PKWT dan PHL (Pekerja Harian Lepas) dalam sebulan masuk kerja rata-rata 12 hari, sisanya kami diliburkan. Gaji kami sangat kecil dan tidak manusiawi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ucap salah satu pekerja yang tidak mau disebut namanya.

Sementara Kasi Hubungan Industrial Disnakersos Kabupaten Nganjuk, Suwanto belum berhasil dikonfimasi terkait informasi adanya salah satu perusahaan di Kertosono yang terlambat membayar gaji karyawannya. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved