Breaking News:

Kementerian ESDM Dorong Percepatan Perizinan dengan Berbasis Digital

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong percepatan layanan di bidang pertambangan mineral dan batubara

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Rudy Hartono
surya/ahmad zaimul haq
Para pemegang usaha pertambangan di Jatim saat mengikuti sosialisasi usaha pertambangan yang digelar Direktorat Jenderal Barubara Mineral Kementerian ESDM di Hotel Mercure, Surabaya, Kamis (2/12/2021). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong percepatan layanan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Termasuk perizinan pertambangan. Salah satunya harus dilakukan optimaliasi layanan berbasis digital dan online.

Kementerian ESDM ini terus mendukung semua layanan pertambangan berbasis digital dan online. Digitaliasi layanan ini tak bisa ditawar lagi. "Semua akan lebih cepat, efektif, dan efisien. Tentu di awal akan menimbulkan cultural shock," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Batubara dan Mineral Kementerian ESDM, Sugeng Mujiyanto, Kamis (2/12/2021).

Sugeng menyampaikan pesan itu melalui daring saat Pembinaan Pertambangan Mineral. Pembinaan dan sosialisai ini menyasar Pemerintah Daerah dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan. Acara digelar di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya.

Sugeng menyebut bahwa hanya perlu pembiasaan. Biasanya semua layanan dilakukan bertatap muka. Kini harus digelar secara online. Begitu juga layanan perizinan.

Sedianya sosialisasi dan pembinaan itu menghadirkan Direktur Jenderal Batubara dan Mineral Kementerian ESDM  Ridwan Djamaluddin. "Mohon maaf Pak Dirjen ada penugasan mendadak yang tidak bisa diwakilkan," tutur Sugeng.

Dia menegaskan bahwa perlunya peraturan perundangan dalam usaha pertambangan mineral. Bagaimana kewenangan perizinan pertambangan dan segala tata kelolanya. Pengelolaan sumber daya alam ini harus dikelola secara maksimal demi kepentingan masyarakat.

Izin cukup di daerah

Dalam sosialisasi dan pembinaan tersebut dihadiri sejumlah anggota Komisi VII DPR RI. Sementara dari Pemerintah daerah hadir Dinas ESDM Jatim dan sekitar 105 pemegang usaha pertambangan.

Sosialisasi tersebut di dalamnya termasuk regulasi baru dalam pertambangan. Akan ada pendelegasian perizinan dan pengelolaan pertambangan dari pusat ke daerah. Hampir semua daerah terdapat pertambangan.

Aggota Komisi VII DPR RI, Ali Ahmad menjelaskan bahwa saat ini izin pertambangan Mineral dan Batubara tidak perlu ke Kementerian ESDM. Pengurusan perizinan kini cukup di daerah. Sebagaimana diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2021.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved