Breaking News:

Surat Rais Aam PBNU Soal Muktamar NU ke-34 Dipercepat, Dinilai Sudah Sesuai AD/ART

NU sejak berdiri adalah lembaga milik ulama, bukan seperti partai. Maka itulah, hierarki kepemimpinan di NU di posisi tertinggi adalah Rais Syuriah.

Editor: Cak Sur
Istimewa
Nahdlatul Ulama (NU) 

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Nahdlatul Ulama (NU) Tiongkok periode 2017-2021, KH Imron Risyadi Hamid menilai, surat perintah Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar soal Muktamar NU dimajukan sudah sesuai dengan ketentuan.

Menurutnya, karena belum ada mekanisme arbritase jika ada masalah antara Rais Syuriah dan Tanfidziyah maka dikembalikan ke aturan yang lebih tinggi, yaitu anggaran dasar (AD).

“Dalam AD jelas bahwa Rais Syuriah merupakan lembaga yang tertinggi,” kata Imron dalam keterangannya yang diterima Tribunnews, Selasa (30/11/2021).

Imron mengatakan NU sejak berdiri hingga sekarang adalah lembaga milik ulama, bukan seperti partai. Maka itulah, hierarki kepemimpinan di NU di posisi tertinggi adalah Rais Syuriah.

“Dalam Anggaran Rumah Tangga juga diatur bahwa Rais Syuriah itu juga berwenang mengendalikan kebijakan umum,” tambahnya.

Dia mengatakan bahwa posisi lembaga Tanfidziyah adalah pelaksana dari kebijakan yang diambil Rais Syuriah, dan tidak ada dalam sejarah NU fungsi kesetaraan antara Tanfidziyah dengan Syuriah.

"Dalam konteks muktamar, surat perintah yang dikeluarkan Rais Aam PBNU sebenarnya konteksnya internal, yang meminta panitia untuk melaksanakan muktamar pada 17 (Desember 2021),” ujarnya.

Adapun dasarnya, kata Imron, karena pemerintah sudah menyatakan akan ada PPKM 23 Desember hingga 2 Januari 2022.

"Ini kan kersamaan dengan pelaksanaan muktamar. Artinya perubahan tanggal pelaksanaan itu sudah keniscayaan,” ungkapnya.

Atas kondisi ini, pada 24 November dilakukan rapat antara Tanfidziyah, Sekjen, Rais Aam, Khatib Aam yang berakhir dengan deadlock.

Sayangnya, lanjut Gus Imron, belum ada mekanisme arbritase kalau terjadi persengketaan antara Rais Syuriah dan Tanfidziyah dalam memutus sebuah perkara.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved