Breaking News:

Setelah Buat Kesepakatan dengan Buruh, Akan Ada Diskresi UMK 2022 Jatim

Himawan Estu Bagijo pastikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa akan membuat diskresi untuk penetapan UMK tahun 2022.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Rudy Hartono
Kolase SURYA.co.id/Fatimatuz Zahroh/Tribunnews.com
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo 

SURYA.co.id |  SURABAYA - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Himawan Estu Bagijo saat diwawancara pasca menemui para buruh bersama Plh Sekdaprov Jatim dan Wakapolda Jatim, menyampaikan bahwa Gubernur Khofifah Indar Parawansa akan membuat diskresi untuk penetapan UMK tahun 2022.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa setelah mengajak para perwakilan elemen buruh dan serikat pekerja, dibuat empat kesepakatan bersama Pemprov Jawa Timur.

Kesepakatan pertama yang dihasilkan pertama adalah usulan kenaikan UMK pada dasarkan diakomodir oleh Pemprov Jatim. Kesepakatan yang kedua adalah usulan upah unggulan yang diusulkan Bupati dan Walikota akan menjadi pertimbangan gubernur.

Yang ketiga, untuk upah kesepakatan yang menjadi jalan keluar bagi usaha-usaha yang kurang mampu yang diusulkan oleh bupati wali kota juga akan dipertimbangkan gubernur.

Tidak hanya itu, di nomor keempat, juga disebutkan bahwa hasil kesepakatan poin 1 hingga 3 itu akan dibahas dalam rapat yang melibatkan dewan pengupahan Jawa Timur.

 Lalu bagaimana penetapan UMK tahun 2022? Himawan menyebutkan bahwa atas kesepakatan itu, maka semua akan kembali dibahas dan akan ada formula khusus yang digunakan.

"Kita tetap pakai formula yang sudah yang ada dalam regulasi, tapi kita tidak menggunakan istilah istilah (regulasi tertentu) itu. Yang penting naik," kata Himawan, Selasa (30/11/2021).

"Rumusannya tetap ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, rumusannya tetap menganut yang diizinkan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi kan bermacam macam formulanya, tergantung policy dan persentase yang mau dipakai," tegas Himawan.

Jika menganut aturan PP nomor 36 tahun 2021 yang selama ini dibahas dan dijadikan acuan, menurut Himawan tidak akan cukup untuk memenuhi kenaikan yang diinginkan buruh.

"Jadi gini, kalau berbasis regulasi nggak mungkin itu dipenuhi. Jadi nanti ada diskresi yang diberikan gubernur," tandasnya.

Dengan begitu Himawan menegaskan bahwa UMK tahun 2022 sampai saat ini belum ditetapkan. Memang sesuai aturan maksimal penetapan adalah hari ini. Namun karena pembahasan masih belum final dan alot, maka hingga kini belum ditetapkan.

Lebih lanjut Himawan juga menjelaskan bahwa usulan bupati walikota di ring satu yang disampaikan ke Pemprov Jatim memang tidak sesuai PP No 36 Tahun 2021. Namun usulan mereka juga dipastikan Himawan tidak juga mengacu PP No 78 Tahun 2015.

"Pemkot pemkab itu tidak pakai PP No 78 tahun 2015 tapi punya formula formula sendiri. Dan yang perlu dicatat semua ini bukan inisiasi gubernur tapi bupati walikota yang menyimpang, kan usulannya aneh-aneh. Tidak sesuai PP No 36 tahun 2021," pungkas Himawan.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved