Nasib UMK Surabaya 2022 dan Daerah Lain di Jatim Pasca Demo Besar Buruh Selasa Kemarin

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Nasib UMK Surabaya 2022 dan daerah lain di Jawa Timur usai demo besar buruh, Gubernur Khofifah akan membuat diskresi.

Seperti diketahui, UMK Surabaya 2022 dan daerah lainnya rencananya diumumkan pada Selasa (30/12/2021) lalu.

Namun Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa disebut akan membuat diskresi untuk penetapan UMK di Jatim tahun 2022.

Hal itu seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Himawan Estu Bagijo saat diwawancara pasca menemui para buruh bersama Plh Sekdaprov Jatim dan Wakapolda Jatim, 

Terkait penetapan UMK Surabaya 2022 dan UMK Jatim 2022, Himawan menyebutkan akan memakai formula yang merujuk pada regulasi yang telah ditetapkan.

Ini juga termasuk usulan UMK yang telah disampaikan oleh tiap daerah. 

Sembari memastikan, Himawan menyebutkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk menaikan UMK saat ini.

"Kita tetap pakai formula yang sudah yang ada dalam regulasi, tapi kita tidak menggunakan istilah istilah (regulasi tertentu) itu. Yang penting naik," kata Himawan, Selasa (30/11/2021).

"Rumusannya tetap ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, rumusannya tetap menganut yang diizinkan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi kan bermacam macam formulanya, tergantung policy dan persentase yang mau dipakai," tegas Himawan.

Jika menganut aturan PP nomor 36 tahun 2021 yang selama ini dibahas dan dijadikan acuan, menurut Himawan tidak akan cukup untuk memenuhi kenaikan yang diinginkan buruh.

"Jadi gini, kalau berbasis regulasi nggak mungkin itu dipenuhi. Jadi nanti ada diskresi yang diberikan gubernur," tandasnya.

Dengan begitu Himawan menegaskan bahwa UMK tahun 2022 sampai saat ini belum ditetapkan. Memang sesuai aturan maksimal penetapan adalah hari ini. Namun karena pembahasan masih belum final dan alot, maka hingga kini belum ditetapkan.

Lebih lanjut Himawan juga menjelaskan bahwa usulan bupati walikota di ring satu yang disampaikan ke Pemprov Jatim memang tidak sesuai PP No 36 Tahun 2021. Namun usulan mereka juga dipastikan Himawan tidak juga mengacu PP No 78 Tahun 2015.