Breaking News:

Jawaban Sri Mulyani Usai Diserang Pimpinan MPR Gegara Potong Anggaran, Bamsoet Minta Jokowi Memecat

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) gerah setelah Menkeu Sri Mulyani Indrawati memotong anggaran lembaga tinggi negara itu.

Editor: Iksan Fauzi
Kolase tangkapan layar/Kompas.com
Ketua MPR Bambang Soesatyo ( Bangsoet) minta Presiden Jokowi memecat menkeu Sri Mulyani karena memotong anggaran lembaga tinggi negara itu. 

SURYA.co.id - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) gerah setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memotong anggaran lembaga tinggi negara tersebut.

Dengan alasan Sri Mulyani tidak menghadiir rapat dengan MPR, namun sebenarnya persoalan pemotongan anggaran, pimpinan lembaga tinggi minta Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani.

Lantas apa jawaban Sri Mulyani mendapatkan serangan dari pimpinan MPR tersebut?

Melalui akun Instagramnya @smindrawati, Sri Mulyani memberikan jawaban sekaligus penjelasan. Berikut ininya :

Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR dapat dijelaskan sbb:

Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28/September /2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda.

2) Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk : membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

3) anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.

4) Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved