Breaking News:

UMK Jatim 2022

Usulan UMK Sidoarjo 2022 Tertinggi di Jatim Rp 4,9 Juta Bandingkan UMK Surabaya Cuma Rp 4,7 Juta

Usulan besaran UMK Sidoarjo 2022 tertinggi di Jawa Timur, bahkan mengalahkan UMK Surabaya 2022 yang cuma Rp 4,7 juta untuk buruh di perusahaan asing.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Iksan Fauzi
Kolase SURYA.co.id/Fatimatuz Zahroh/Tribunnews.com
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo membahas UMK Sidoarjo 2022 Rp 4,9 juta tertinggi mengalahkan UMK Surabaya 2022 hanya Rp 4,7 juta. Foto kanan : ilustrasi uang. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Usulan besaran UMK Sidoarjo 2022 tertinggi di Jawa Timur, bahkan mengalahkan UMK Surabaya 2022 yang cuma Rp 4,7 juta untuk buruh di perusahaan asing.

Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengusulkan UMK sebesar Rp 4,9 juta. Kabupaten Pasuruan dan Gresik mengusulkan Rp 4,5 juta dan Kabupaten Mojokerjo sebesar Rp 4,8 juta.

Namun, usulan lima daerah tersebut dianggap oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tidak sesuai dengan regulasi.

Karena itu, pada Senin (29/11/2021) malam sekitar pukul 23.00 WIB, pihak Pemprov Jatim menggelar rapat dengan lima kepala daerah tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo mengatakan, rapat bersama lima kepala daerah tersebut dilakukan guna menyatukan kesepahaman terkait penetapan UMK tahun 2022 yang sudah harus ditetapkan besok.

"Berdasarkan usulan besaran UMK dari 38 kabupaten kota yang sudah diserahkan kepala kami, yang belum sesuai regulasi itu ada lima daerah"

Baca juga: Update Besaran UMK Surabaya 2022 Rp 4,7 Juta Akankah Disetujui Gubernur Khofifah Hari Ini?

"Oleh sebab itu lima daerah itu diajak rapat oleh Gubernur untuk dibahas diplenokan," kata Himawan saat dikonfirmasi di Gedung Negara Grahadi, Senin malam.

Ia sempat menjelasakan bahwa dari lima daerah itu, usulan besarakan UMK 2022 yang diusulkan sangat bervariasi.

Kota Surabaya mengajukan tiga besaran UMK, yaitu mulai Rp 4,3 juta, Rp 4,6 juta dan tertinggi Rp 4,7 juta.

"Kalau 33 kabupaten yang lain, usulan yang disampaikan sudah sesuai dengan regulasi yaitu menggunakan perhitungan menurut PP Nomor 36 Tahun 2021," tegasnya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved