Breaking News:

Berita Situbondo

DPRD Situbondo Sahkan APBD 2022 di Detik Terakhir, Ada Defisit Anggaran Rp 349 Miliar

Sayangnya, mantan Kadis PU Bina Marga Bondowoso ini enggan menjelaskan saat utang PEN sebesar Rp 250 miliar dari pusat.

Penulis: Izi Hartono | Editor: Deddy Humana
surya/izi hartono
Bupati Situbondo, Karna Suswandi menandatangi nota pengesahan APBD tahun 2022 di DPRD Situbondo, Selasa (30/11/2021). 

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Di detik terakhir bulan Nopember 2021, akhirnya APBD Kabupaten Situbondo tahun 2022 disahkan oleh DPRD Situbondo, Selasa (30/11/2021). APBD tersebut disahkan setelah enam fraksi menyampaikan pandangan akhir saat Sidang Paripurna DPRD Situbondo, Selasa (30/11/2021).

Bupati Situbondo, Karna Suswandi mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Situbondo, sehingga bisa mengesahkan APBD 2022.

"Saya berterima kasih atas saran dan kritik. Tentu pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki kinerja ke depan agar semakin baik," ujar Bung Karna, panggilan Bupati Situbondo usai sidang paripurna kepada sejumlah wartawan.

Sayangnya, mantan Kadis PU Bina Marga Bondowoso ini enggan menjelaskan saat ditanya bagaimana melunasi utang PEN sebesar Rp 250 miliar dari pusat.

Sementara Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi mengatakan, pengesahan APBD 2022 itu melalui proses yang panjang, dan tahapan APBD disepakati bersama DPRD dan bupati.

Tahapan yang dilalui, kata Edy, diawali pembahasan di tingkat komisi-komisi, badan anggaran (banggar) dan pengesahan KUA-PPAS dan dilanjutkan pembahasan banggar dan PAPD. "Ya finalnya hari, kita sepakati dengan DPRD dan bupati,' ujar Edy.

Mantan wartawan ini menjelaskan, pembahasan dilaksanakan secara marathon, karena mengacu Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 serta surat edaran Gubernur Jatim terkait tahapan pelaksanaan APBD, bahwa pengesahan APBD paling lambat 30 Nopember 2021. "Artinya pembahasan harus disetujui secara bersama," katanya.

Saat ditanya alotnya pembahasan, Edy menjelaskan, karena pembahasan yang pertama menggunakan KUA-PPAS atau SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) yang lama, sehingga memerlukan waktu untuk penyesuaian penyesuaian dengan SOTK baru. "Sehingga dokumen KUA-PPAS baru disahkan di detik detik akhir," jelasnya.

Politisi PKB ini memaparkan, dalam APBD 2022 terjadi proyeksi defisit Rp 349 miliar, karena belanja anggaran daerah mencapai Rp 2 triliun lebih. Sementara pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,7 triliun.

Sehingga untuk menutupi defisit itu, diambilkan dari dana Silpa sekitar Rp 349 miliar. "Dana silpa sebesar Rp 349 miliat ini, berasal dari dana Silpa tahun anggaran 2021 yang tidak terlaksana yaitu sebesar Rp 100 miliar. Dan 249 dana PEN yang sampai saat ini belum turun," pungkasnya. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved