Breaking News:

Berita Situbondo

6 Fraksi di DPRD Situbondo Setujui Usulan Bupati, Perusda Pasir Putih dan Banonan Akan Dibubarkan

Kesepakatan itu dilakukan saat pembahasan perubahan Propemperda tahun 2021 dalam sidang paripurna di gedung DPRD Situbondo.

Penulis: Izi Hartono | Editor: Deddy Humana
surya/izi hartono
DPRD Situbondo menggelar sidang paripurna untuk menyepakati pembubaran dua perusahaan milik dearah (Perumda), Senin (29/11/2021). 

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Dua perusahaan daerah (perusda) milik Pemkab Situbondo yang dinilai merugi dan tidak pernah berkontribusi ke keuangan daerah, yaitu wisata Pasir Putih dan perkebunan Banongan, bakal tinggal nama pada 2022. Itu setelah 6 fraksi di DPRD Situbondo sepakat dengan pembubaran dua perusda tersebut.

Kesepakatan itu dilakukan saat pembahasan perubahan Propemperda tahun 2021 dalam sidang paripurna di gedung DPRD Situbondo, Senin (29/11/2021). Namun dewan memberikan beberapa catatan yang disampaikan lewat 6 fraksi terkait pemberangusan kedua perusda tersebut.

Sebelumnya usulan pembubaran Pasir Putih dan Banongan disampaikan Bupati Situbondo, Karna Suswandi dalam sidang paripurna akhir Oktober lalu. Karna berpegang pada pasal 124 ayat 1 PP nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam wacana yang disampaikan Bupati Karna, nantinya Perusda Pasir Putih dan Perkebunan Banongan akan menjadi UPT dan melekat pada dinas terkait. Sehingga Pasir Putih dan Banongan tidak akan berdiri sendiri lagi.

Jubir Fraksi PKB, Viki Finalosa memberikan catatan agar penyusunan dua Raperda untuk pembubaran perusda nantinya memenuhi PP Nomor 54 Tahun 2017 pasal 125 tentang usaha milik daerah, di mana penggabungan dan peleburan, pengambilalihan serta pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi.

"Salah satunya dengan melakukan penilaian tingkat kesehatan dari hasil evaluasi BUMD, karena PKB memiliki pandangan perlu pertimbangan utama sebelum dua perusda itu dibubarkan. Dan analisis investasi itu harus disusun dengan cermat, sesuai dengan kondisi riil Perumda," kata Viki.

Sementara jubir lima gabungan fraksi, Siti Maria Ulfa menyetujui perubahan Propemperda untuk disahkan menjadi Propemperda 2021. Gabungan fraksi itu terdiri dari fFaksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Gerakan Indonesia Sejahteta, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Golkar serta fraksi Demokrat.

Terpisah, Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi mengatakan rapat paripurna pertama terkait perubahan Propemperda 2021 itu, masih akan dilajutkan dengan pengesahan Propemperda 2022.

Tetapi ia menegaskan, ada salah satu persyaratan yang belum lengkap dan harus dikonsultasikan ke Biro Hukum Pemprov Jatim. "Sesuai peraturan, propemperda baru bisa disahkan sebelum pengesahan APBD," kata Edy. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved