Breaking News:

Berita Nganjuk

Susun Dokumen Kontinjensi untuk Antisipasi Bencana, BPBD Nganjuk Bentuk 64 Desa Tangguh Bencana

Adapun formulir yang harus diisi berkaitan potensi yang mendukung jika terjadi banjir, ungkap Nugroho, cukup banyak.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Deddy Humana
surya/ahmad amru muiz
Kepala BPBD Kabupaten Nganjuk, Abdul Wakid memberi paparan dalam pertemuan penyusunan dokumen kontinjensi sebagai langkah antisipasi terjadinya bencana. 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Pemkab Nganjuk mulai menyusun dokumen contingency plan atau rencana kontinjensi (renkon) menghadapi banjir genangan. Penyusunan rencana kontinjensi atau rencana cadangan itu adalah salah satu bentuk kesiapsiagaan pemda mengantisipasi terjadinya potensi bencana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk, Abdul Wakid menjelaskan, renkon merupakan dokumen yang memuat proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun belum tentu terjadi.

"Kegiatan penyusunan renkon ini merupakan antisipasi kita bersama dalam pencegahan bencana banjir di Nganjuk. Mengingat pada 2020 banjir melanda Nganjuk khususnya di area perkotaan," kata Wakid dalam Rakor penyusunan renkon Kabupaten Nganjuk, Jumat (26/11/2022).

Dijelaskan Wakid, selain mengantisipasi banjir, dalam renkon tersebut juga mengantisipasi terjadinya tanah longsor. Apalagi kedua bencana tersebut pernah melanda Nganjuk awal tahun ini.
Dan untuk antisipasi bencana tersebut, khususnya banjir Nganjuk, BPBD telah membentuk Desa Tangguh Bencana.

"Dari 264 desa dan 20 kelurahan di Nganjuk, kami sudah membentuk 64 desa tangguh bencana di tahun 2021. Jumlah tersebut merupakan Desa Tangguh Bencana paling banyak di Jawa Timur,” ucap Wakid.

Sementara Kepala Bidang Kebencanaan BPBD Nganjuk, Nugroho menambahkan, untuk kronologi pertama dalam penyusunan rekon yakni rencana yang akan dijalankan saat terjadi krisis atau darurat.

"Melalui pertemuan telah dibahas prakiraan jika terjadi banjir, yang sebelumnya juga sudah sempat dilakukan diskusi bersama 11 desa dan kelurahan yang kemarin terdampak banjir," kata Nugroho.

Adapun formulir yang harus diisi berkaitan potensi yang mendukung jika terjadi banjir, ungkap Nugroho, cukup banyak. Namun jika tidak bisa disatukan akan menjadi sebuah pencanangan. Di mana lembaga ataupun perangkat daerah yang berkontribusi di lapangan dalam penanganan bencana, akan berjalan sendiri-sendiri.

"Makanya kegiatan penyusunan renkon ini, harus diadakan setiap tahun dan wajib diperbarui dalam mengantisipasi terjadinya bencana," tutur Nugroho.

Sementara Ketua Himpunan Pecinta Alam (Hapala) Kediri, Mbah Gendong yang diundang menjelaskan, yang melatar belakangi kegiatan penyusunan renkon itu karena Nganjuk adalah daerah rawan bencana.

Di mana kejadian banjir pada awal 2021 ini yang membuat kebingungan sejumlah pihak dalam melakukan respon.

"Memang saat itu belum ada panduan untuk respon darurat, meski ada banyak potensi di Nganjuk yang bisa berkontribusi," tutur Mbah Gendong yang juga berharap semua pihak sadar dan paham terkait kedaruratan melalui renkon. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved