Breaking News:

Berita Situbondo

Proyek Pengadaan Barang-Jasa di Situbondo Amburadul, LSM Layangkan Somasi ke APH dan PPK

Selain itu, ada direktur badan usaha yang tidak memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian kerja sama pekerjaan

Penulis: Izi Hartono | Editor: Deddy Humana
surya/izi hartono
Pengurus LSM Syndicate menggelar jumpa pers terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Situbondo, Jumat (26/11/2021). 

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Proses dan pengerjaan proyek dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Situbondo, mendapat reaksi dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat.

Salah satunya adalah LSM Syndicate yang menuding pelaksanaan pengadaan dan jasa di Situbondo morat-marit dan berpotensi mengarah pada tindak pidana.

Syndicate menyampaikan protes atas proses tersebut, lewat surat somasi kepada semua Aparat Penegak Hukum (APH) di Situbondo, pejabat pembuat komitmen (PPK) serta rekanan pengadaan barang dan jasa di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Situbondo tahun anggaran 2021.

Ketua LSM Syndicate Situbondo, Amirul Mustafa mengatakan, ada tiga temuan yang dikhawatirkan bakal berdampak pidana dari pengadaan barang dan jasa di pemda itu.

Yang pertama, kata Amir, adanya rekanan yang mengalihkan sebagian pekerjaan, bahkan seluruhnya, kepada pihak yang lain. Ini biasa disebut dengan istilah 'sub kontrak'.

"Itu ilegal dan bukan sub kontrak atau KSO yang diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa," ujar Amir dalam jumpa pers bersama awak media, Jumat (26/11/2021).

Kedua, LSM yang anggotanya biasa memakai topi ala koboi itu mencurigai adanya oknum yang mengendalikan beberapa badan usaha , sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan persengkongkolan dalam pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2021.

Selain itu, ada direktur badan usaha yang tidak memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian kerja sama pekerjaan antara pemenang dengan PPK. "Tiga hal ini sudah ditemukan dan dikantongi, makanya kita layangkan surat somasi ini," tegasnya.

Somasi yang dilayangkan kepada pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran serta PPK di semua OPD. Tujuannya, agar pemda tidak membayar atau mencairkan biaya pekerjaan rekanan tersebut. "Kami meminta agar keuntungan yang tidak dicairkan sebesar 15 persen," pungkasnya.

Tidak dijelaskan detail apa pelanggaran hukum yang diduga dilakukan rekanan sehingga Syndicate sampai melayangkan somasi ke APH dan PPK. Dan sampai Jumat (26/11/2021) sore, SURYA belum mendapatkan konfirmasi dari dinas terkait di Pemkab Situbondo atas somasi yang disampaikan LSM tersebut.. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved