Breaking News:

Berita Tuban

Meski Ditolak Buruh di Tuban, Bupati Lindra Sebut Kenaikan UMK Tuban 2022 Peringkat 12 di Jatim

UMK 2022 mengalami kenaikan meski tidak membuat para buruh di Tuban puas, bahkan mengambil sikap untuk menolak kenaikan yang dinilai tidak layak.

Penulis: M. Sudarsono | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/M Sudarsono
Aksi buruh di Kabupaten Tuban menolak kenaikan UMK 2022, Rabu (24/11/2021). 

SURYA.CO.ID, TUBAN - Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tuban 2022 telah disahkan oleh dewan pengupahan setempat, untuk ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.

UMK 2022 mengalami kenaikan meski tidak membuat para buruh di Tuban puas, bahkan mengambil sikap untuk menolak kenaikan yang dinilai tidak layak.

Jika UMK Tuban 2021 sebesar Rp 2.532.234,77, kini UMK 2022 menjadi 2.539.224,88, mengalami kenaikan Rp 6.990.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky mengatakan, terkait kenaikan UMK 2022 sudah sesuai dengan PP 36 2021 tentang pengupahan.

Terkait kenaikan UMK Tuban 2022, berada pada posisi 12 dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.

"Untuk kenaikan UMK, kami berada di posisi 12 di Jatim," ujarnya kepada wartawan seusai menghadiri paripurna, Jumat (26/11/2021).

Pria yang juga sebagai Ketua DPD Golkar Tuban itu menjelaskan, terkait mediasi dengan buruh, pemkab benar-benar berpegang pada aturan yang ada yaitu PP 36 2021 tentang pengupahan.

Mengenai hak diskresi baik pemkab dan provinsi sudah tidak ada kewenangan jika mengacu PP tersebut.

Kalaupun mengusulkan perubahan kenaikan UMK pasti ditolak, jadi mengusulkan sesuai aturan yang ada.

"Kenaikan UMK tidak bisa dibilang ideal atau tidak, yang jelas itu sesuai dengan PP 36 2021. Pemerintah daerah tidak bisa menentang aturan yang sudah berlaku," pungkas Bupati Lindra.

Sementara itu, Ketua FSPMI Cabang Tuban, Duraji menyatakan, hasil mediasi yang dimotori Bupati Tuban tidak menemui titik temu.

Disebut rekomendasi sudah dikirimkan ke gubernur, tidak ada itikad mencari solusi terbaik bagi masyarakat Tuban.

Bahkan, pembahasan sempat alot saat ada perbedaan pendapat terkait putusan MK UU 11/2020 Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat, beserta turunannya.

Bupati Tuban menyampaikan, bahwa akan menunggu surat pencabutan terkait PP 36 2021 tentang upah tersebut.

"Tidak ada itikad mencari solusi terbaik bagi buruh di Tuban, jadi tidak ada titik temu dalam pertemuan tadi," tutup Duraji.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved