Breaking News:

Demo UMK Jatim

Kepala Daerah Dikenai Sanksi Kalau Abaikan Formulasi Upah dari Pusat, Buruh Jatim Siap Padang Badan

"Ibu Gubernur dipilih oleh rakyat Jatim, bukan ditunjuk Pemerintah Pusat, apalagi Presiden."

surya/bobby koloway
Aksi buruh Surabaya tolak upah minimum 2022 di Kantor Gubernur Jatim. 

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Para buruh dari berbagai aliansi di Jawa Timur menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (25/11/2021). Hingga pukul 17.30 WIB, mereka silih berganti menyampaikan orasi dari atas mobil komando.

Mereka menuntut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa untuk menaikkan upah minimum tahun 2022 sesuai dengan tuntutan buruh, yakni di atas 10 persen dari upah minimum 2021. Dengan kata lain, ini di atas ketentuan PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

"PP 36 Tahun 2021 merupakan produk hukum yang gagal. Pemprov Jatim harus berani berdiri besama buruh menentang regulasi ini," kata orator aksi buruh dari atas mobil komando.

Orator juga menyindir pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ida sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah pusat menyiapkan sanksi kepada kepala daerah yang tidak mengikuti formulasi penghitungan upah minimum (UM) berdasarkan PP 36 Nomor 2021.

Sanksinya, pemerintah pusat bakal memberhentikan secara permanen gubernur atau kepala daerah yang tidak mengikuti formulasi penghitungan upah minimum (UM).

Sanksi itu disiapkan untuk memastikan program strategis nasional tentang UM dapat ditaati oleh setiap daerah. Harapannya, kata Ida, penetapan UM yang mengacu pada formula baku dalam PP itu dapat menciptakan iklim usaha yang berdaya saing dan kondusif bagi pengusaha.

Orator lantas meminta Gubernur Khofifah tidak menghiraukan ancaman tersebut. Para buruh mengingatkan bahwa kepentingan rakyat lebih baik. "Ibu Gubernur dipilih oleh rakyat Jatim, bukan ditunjuk Pemerintah Pusat, apalagi Presiden. Jadi, tolong dengarkan suara buruh," katanya.

Buruh pun siap mendukung Gubernur Jatim apabila pemrov berani mengambil kebijakan sesuai dengan tuntutan buruh. "Bu Gubernur jangan takut. Kami siap berdiri bersama Ibu Gubernur kalau berani mengabulkan tuntutan kami," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur, Ahmad Fauzi mengungkapkan bahwa aksi ini masih terfokus pada tuntutan kenaikan upah minimum. "Ada sekitar 50 ribu buruh yang akan hadir," kata Fauzi.

Ia menuntut kenaikan upah minimum didasarkan pada regulasi lama, UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bukan dengan menggunakan regulasi yang baru, UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan menggunakan regulasi lama, persentase kenaikan upah minimum menurut mereka lebih relevan dan berkeadilan. Apalagi UU Cipta Kerja juga masih dalam judicial review. "Kami menuntut kenaikan upah 10 persen. Atau dengan kata lain, sebesar Rp 200.000 sampai Rp 300.000," katanya.

Ia menjelaskan, rancangan kenaikan angka upah minimum untuk saat ini tidak berkeadilan. Misalnya, pengumuman Pemrov Jatim, Senin (22/11/2021), yang mana angka UMP Jatim 2022 naik sebesar 1,22 persen atau hanya Rp 22.790,04.

Sehingga apabila UMP Jatim 2021 sebesar Rp 1.868.777,08, maka pada 2022 menjadi Rp 1.891.567,12. Pun demikian dengan rancangan upah minimum di kota/kabupaten. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved