Breaking News:

Berita Tulungagung

Kenaikan UMK Tulungagung Hanya Rp 19.000, Disnaker : Sudah Disepakati Apindo dan Serikat Pekerja

akhirnya disetujui UMK sebesar Rp 2.029.000. Besaran ini sudah disepakati oleh Apindo dan serikat pekerja

Penulis: David Yohanes | Editor: Deddy Humana
surya/david yohanes
Kepala Disnakertrans Tulungagung, Agus Santoso. 

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Saat Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 masih memicu gejolak di kalangan buruh di Jatim, usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2022 di Tulungagung justru sudah menemukan kesepakatan yaitu mengalami kenaikan hanya Rp 19.000.

Sebelumnya Pemkab Tulungagung telah mengajukan usulan UMK tahun 2022 sebesar Rp 2.029.000. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan UMK tahun 2021 yang sebesar Rp 2.010.000.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung, Agus Santoso mengungkapkan, penentuan UMK ini hasil kesepakatan para pihak terkait. Selain unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja, rapat penentuan angka ini juga melibatkan Bagian Ekonomi, Bagian Hukum serta Bappeda Kabupaten Tulungagung.

“Sebelum rapat saya menegaskan, kalau mau ramai silakan di rapat ini. Selesai rapat semua harus satu suara,” terang Agus, Jumat (26/11/2021). Penentuan besaran UMK ini mengacu angka-angka dari Badan Pusat Statistik.

Dengan rumusan dan angka yang ada, akhirnya disetujui UMK sebesar Rp 2.029.000. Besaran ini sudah disepakati oleh Apindo dan serikat pekerja. “Besaran itu sudah diajukan ke Bupati Tulungagung, sudah ditandatangani dan dikirim ke gubernur untuk ditetapkan,” sambung Agus.

Lebih jauh Agus mengungkapkan, kondisi pandemi Covid-19 turut mempengaruhi penetapan UMK. Sebab selama ini perusahaan tertekan, seperti situasi ekonomi nasional maupun global.

Namun besaran ini dinilai Apindo tidak memberatkan dan masih bisa dijangkau. “Naiknya besaran Rp 19.000, ini menunjukkan perekonomian di Tulungagung cukup baik. Karena meski dalam suasana pandemi, masih ada kenaikan,” ujar Agus.

Untuk mengawal penerapan UMK 2022, Disnakertrans akan membuka posko pengaduan. Lewat posko itu, perusahaan bisa mengajukan keberatan yang ditujukan ke Gubernur Jawa Timur melalui Disnakertrans.

Pengajuan ini akan lebih dulu diteliti oleh Disnakertrans Tulungagung. “Kalau pengajuan keberatan (UMK) itu tidak layak, maka tidak akan kami teruskan ke gubernur. Tetapi kalau (besarannya) rasional, akan kami teruskan,” tandas Agus. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved