Breaking News:

Tiga Pernyataan Demo Buruh Soal UMP di Surabaya, Ancam Aksi Susulan Lebih Besar

Ribuan buruh yang bergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja Buruh (Gesper) Jawa Timur berkumpul di Kantor Gubernur Jawa Timur

Tiga Pernyataan Demo Buruh Soal UMP di Surabaya, Ancam Aksi Susulan Lebih Besar
surya/bobby koloway
Ribuan buruh yang bergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja Buruh (Gesper) Jawa Timur berkumpul di Kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (25/11/2021) sore.

SURYA.co.id | SURABAYA - Ribuan buruh yang bergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja Buruh (Gesper) Jawa Timur berkumpul di Kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (25/11/2021) sore. Membentangkan poster, baliho, serta membawa mobil komando, buruh menyerukan sejumlah tuntutan.

Ketua Gesper Jatim, Ahmad Fauzi menerangkan ada tiga pernyataan yang disampaikan pihaknya. "Hari ini kami hadir dengan sekitar 50 ribu massa dari buruh di Jatim," kata Fauzi kepada jurnalis.

Pernyataan pertama, buruh di Jatim menolak angka Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pada pengumuman Pemrov Jatim Senin (22/11/2021) lalu, angka UMP Jatim 2022 naik sebesar 1,22 persen atau Rp22.790,04.

Sehingga, apabila UMP Jatim 2021 sebesar Rp1.868.777,08, maka pada 2022 menjadi Rp1.891.567,12. "Keputusan itu, kami jawab lewat aksi ini," kata Fauzi.

Ia menegaskan, angka tersebut tidak berkeadilan. Kesejahteraan para buruh, khususnya yang ada di Jatim, bisa semakin terpuruk.

"Kalau hanya (naik) Rp22 ribu, kita baru 44 tahun lagi untuk bisa bertemu dengan yang namanya konsep kesejahteraan pekerja buruh. Khususnya, bagi yang ada di Jatim," kata Fauzi yang juga Ketua Dewan Pengupahan Jatim dari unsur pekerja ini.

Pernyataan kedua, buruh juga menolak penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 tentang Pengupahan sebagai dasar penentuan UMP 2022. Ini merupakan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebagai gantinya, buruh meminta pemerintah menggunakan aturan lama. Yakni, PP 78/2015 tentang Pengupahan yang merupakan turunan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam aturan lama, kenaikan upah minimum didasarkan pada akumulasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. "Kalau pertumbuhan ekonomi 5 persen dan inflasi 5 persen, maka upah minimum naik 10 persen," katanya.

Besaran persentase inilah yang menjadi salah satu dasar tuntutan para buruh. "Persentase 10 persen itu angka ideal. Sehingga, apabila dibandingkan tahun lalu, ada kenaikan Rp275 ribu hingga Rp300 ribu," tegas Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim ini.

Pernyataan ketiga, buruh meminta pemerintah untuk tidak menggunakan PP 36/2021. Sebab, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi dasar PP tersebut kini masih dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ketika ini masih dalam transisi, tidak boleh pemerintah memaksakan kehendak dengan menentukan upah minimum menggunakan PP 36," katanya.

Apabila tuntunan ini tidak dikabulkan pemerintah provinsi, massa aksi siap untuk datang kembali. Bahkan, dengan jumlah yang lebih besar.

"Kami akan kembali, terakhir pada Selasa (30/11/2021) sebagai hari terakhir penetapan UMK. Kami siap kembali dengan jumlah yang lebih besar," tegasnya.

Pada aksi massa yang berakhir sekitar pukul 18.00 WIB ini, tak ada perwakilan dari pemerintah provinsi yang menemui. Masa aksi pun membubarkan diri dengan tertib. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved