Breaking News:

Berita Pasuruan

MAKAR Beber Keterlibatan OPD Dalam Penunjukkan Rekanan, Kejaksaan Sibuk Periksa OPD

Desakan Masyarakat Antikorupsi Anggaran Rakyat (MAKAR) kepada Bupati Pasuruan untuk mencopot pejabat OPD yang terlibat dalam konspirasi

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Rudy Hartono
surya/galih lintartika
MAKAR saat membeber sejumlah temuan yang mengindikasikan keterlibatan OPD dalam penunjukkan rekanan pada proyek berstatus Penunjukkan Langsung 

SURYA.co.id | PASURUAN - Desakan Masyarakat Antikorupsi Anggaran Rakyat (MAKAR) kepada Bupati Pasuruan untuk mencopot pejabat OPD yang terlibat dalam konspirasi jahat penunjukan rekanan dalam proyek pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) itu berlanjut.

MAKAR membeber sejumlah temuan di lapangan terkait keterlibatan OPD dalam penunjukan rekanan untuk proyek PL. Dalam rekapitulasi rekanan penerima proyek pada sejumlah OPD, MAKAR menemukan sejumlah temuan menarik.

Satu yang menjadi sorotan adalah adanya lima rekanan yang memiliki alamat kantor sama. Diantaranya adalah CV MK, S, JT, PS, dan R. Kelima rekanan ini mendapatkan proyek PL di dinas yang sama. Bahkan jumlahnya tidak sedikit.

Dari catatan, kelima CV mendapatkan proyek PL di beberapa OPD yang sama. Total, dari sejumlah dinas, kelima rekanan yang beralamatkan di salah satu perumahan di Kota Pasuruan itu mendapatkan 34 paket pekerjaan dengan nilai proyek dibawah Rp 200 juta.

Koordinator MAKAR, Lujeng Sudarto menilai keberadaan perusahaan pada satu alamat ini menyalahi perizinan dan aturan perundangan jasa kontruksi. Ia mensinyalir, ini sudah disiapkan sejak awal. Artinya, ada niat dari awal menunjuk rekanan yang sama.

"Untuk mengelabuhi, akhirnya ada skema khusus yang disiapkan. Diantaranya membuat rekanan yang berbeda tapi alamat kantornya sama. Praktek seperti inilah yang membuat terjadinya kejahatan dan gratifikasi proyek Pokir," katanya.

Ia bahkan menuding ada unsur kesengajaan dalam praktek ini. Ia meyakini, pejabat OPD sebenarnya mengetahui jika rekanan - rekanan yang mendapatkan proyek PL itu memiliki alamat kantor yang sama, namun tetap diloloskan.

"Itu bisa terjadi karena pejabat OPD melakukan pembiaran. Pejabat OPD tidak melakukan verifikasi terhadap rekanan pelaksana proyek hasil rekomendasi anggota Dewan, atau pihak - pihak lain yang memiliki kepentingan," lanjut Lujeng, sapaan akrabnya.

Menurutnya, pejabat OPD ini sesat logika karena tidak melakukan verifikasi lebih dalam, bahkan ada dugaan dengan sengaja membiarkan praktek monopoli pekerjaan proyek oleh perusahaan milik satu orang yang sama sekalipun nama perusahaannya berbeda.

Lujeng mendesak agar penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan, melakukan penyelidikan lebih mendalam tanpa takut terhegemoni kekuatan politik anggota Dewan atau pihak - pihak lain yang berkepentingan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved