Breaking News:

Berita Surabaya

LIVE Aksi Buruh Bergerak di Balai Kota Surabaya Hingga ke Kantor Gubernur Jarim, Ini Tuntunan Mereka

Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Kota Surabaya, mulai dari Balai Kota Surabaya hingga Kantor Gubernur Jawa Timur.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Bobby Constantine Koloway
Massa buruh dari berbagai kelompok aliansi menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Kota Surabaya, Kamis (25/11/2021). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Massa buruh dari berbagai aliansi menggelar aksi unjuk rasa di Kota Surabaya, Kamis (25/11/2021).

Mereka menggelar aksi di sejumlah titik di Kota Pahlawan.

Mulai dari Balai Kota Surabaya hingga Kantor Gubernur Jawa Timur. Aksi yang didominasi kendaraan roda dua ini diikuti oleh ribuan Buruh.

Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur, Ahmad Fauzi mengungkapkan, bahwa aksi ini masih dengan tuntutan kenaikan upah minimum.

"Aksi kami demi menuntut penetapan upah minimum kabupaten kota yang lebih berkeadilan," kata Fauzi.

Bukan hanya di Surabaya, lanjutnya, aksi ini juga digelar serentak di sejumlah kabupaten/kota lainnya.

"Sebenarnya juga ada aliansi dari kota lain yang akan merapat ke Surabaya. Rencananya, ada sekitar 50 ribu buruh yang hadir," katanya.

Fauzi menjelaskan, rancangan kenaikan angka upah minimum untuk saat ini tidak berkeadilan. Misalnya, pengumuman Pemrov Jatim pada Senin (22/11/2021), yang mana angka UMP Jatim 2022 naik sebesar 1,22 persen atau Rp 22.790,04.

Sehingga, apabila UMP Jatim 2021 sebesar Rp 1.868.777,08, maka pada 2022 menjadi Rp 1.891.567,12. Pun demikian dengan rancangan upah minimum di kota/kabupaten.

Ia menuntut, kenaikan upah minimum didasarkan pada regulasi lama, UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bukan dengan menggunakan regulasi yang baru, UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan menggunakan regulasi lama, persentase kenaikan upah minimum menurut mereka lebih relevan. Apalagi, UU Cipta Kerja juga dalam judicial review.

"Kami menuntut kenaikan upah di persentase 10 persen. Atau dengan kata lain, sebesar Rp 200-300 ribu," katanya.

Hingga pukul 17.00 WIB, massa aksi telah bertahan di Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan No 110 Surabaya. Para orator silih berganti menyuarakan suara dari atas mobil komando.

Belum ada perwakilan dari pemerintah provinsi yang menemui. Aksi ini diamankan oleh sejumlah aparat gabungan dari TNI dan Polri.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved