Breaking News:

Berita Surabaya

Tolak Penetapan UMP Jatim 2022, Buruh se-Jawa Timur Akan Gelar Demo Besar-besaran Selama 4 Hari

Sejumlah federasi buruh yang tergabung dalam Gabungan Aliansi Serikat Pekerja Jawa Timur melakukan persiapan aksi unjuk rasa besar-besaran

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Febrianto Ramadani
Konferensi pers dari sejumlah serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jatim, di Sidoarjo, Rabu (24/11/2021). 

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Sejumlah federasi buruh yang tergabung dalam Gabungan Aliansi Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur, melakukan persiapan aksi unjuk rasa besar-besaran selama empat hari.

Aksi tersebut merupakan sikap kekecewaan pekerja terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2022. Hal tersebut diutarakan dalam konferensi pers di Sidoarjo, Rabu (24/11/2021) sore.

Juru Bicara Gasper Jatim, Jazuli mengatakan, unjuk rasa itu akan menyasar dua titik. Yaitu di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Gedung Negara Grahadi.

"Kami akan menuntut kebijakan pemerintah menetapkan upah seadil-adilnya, tidak menetapkan upah secara sepihak tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan apa yang menjadi usulan kami," ujarnya.

Jazuli menambahkan, pihaknya sebelumnya sudah melakukan diskusi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang difasilitasi oleh Kapolda dan Pangdam. Hal tersebut, kata Jazuli, membuktikan buruh bukan hanya gemar aksi atau senang demonstrasi.

"Tapi kalau memang audiensi tidak ada titik temu, maka aksi jadi pilihan terakhir. Kenaikan 13 persen didasarkan pada aturan. Pertama memang undang-undang menjelaskan kenaikan upah buruh didasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi," jelasnya.

"Dari tahun 2021, kenaikan 7,01 persen dan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sekitar 5 persen, artinya mencapai 13 persen. Sementara pemerintah menaikkan 1 persen, ini tidak adil karena yang digunakan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi tahun tahun sebelumnya. Jadi tidak bisa digunakan untuk kebutuhan hidup pada tahun depan," lanjutnya.

Menurutnya, gubernur jelas tunduk pada peraturan pemerintah pusat. Padahal secara realitas kalau dirupiahkan menjadi Rp 700 perak. Baginya, tidak setara dengan jam kerja buruh selama 45 jam selama satu minggu.

"Sebagai pemimpin yang baik wajib memperhatikan aspirasi masyarakat, bukan hanya kepada perintah atasan," tandas Jazuli.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved