Breaking News:

Berita Lamongan

Lima Raperda Baru Dibahas, DPRD Lamongan Soroti Dampak Alih Fungsi Lahan pada Areal Pemakaman

Ia berharap, dalam waktu dekat Raperda tersebut dapat dibahas dan mendapatkan persetujuan dari DPRD Lamongan.

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Deddy Humana
surya/hanif manshuri
Bupati Lamongan menyalami anggota dewan usai mengikuti rapat paripurna untuk membahas Raperda Tahap II tahun 2021, sekaligus dalam rangkaian pengantar nota raperda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Rabu (24/11/2021). 

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Raperda usulan eksekutif dan Raperda inisiatif DPRD digelar pada rapat paripurna untuk membahas Raperda Tahap II tahun 2021. Paripurna itu digelar sekaligus dalam rangkaian pengantar nota raperda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Rabu (24/11/2021).

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menyampaikan nota penjelasan atas 3 Raperda usulan Pemkab Lamongan. Raperda usulan pemkab tersebut meliputi pencabutan atas Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang lembaga kemasyarakatan di kelurahan, retribusi pelayanan tera/tera ulang, dan retribusi persetujuan bangunan gedung.

Perda Nomor 18 Tahun 2007 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan yang saat ini dicabut.

Dengan dicabutnya peraturan tersebut serta sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, Pemkab telah menetapkan Perbup Lamongan Nomor 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. "Makanya perlu penetapan Perda tentang Pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 2007,” ungkap Yuhronur.

Sehubungan dengan perkembangan perekonomian serta meningkatkan kualitas pelayanan proses tera ulang, maka struktur tarif, obyek, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, dan tata cara pemungutan yang telah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2012 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah.

Ditambahkan Yuhronur, terkait Raperda retribusi persetujuan bangunan gedung, ini menjadi suatu keharusan agar ada payung hukum dalam pelaksanaan persetujuan bangunan gedung. Penyelenggaraan persetujuan pembangunan ini ditargetkan dapat mendorong perbaikan ekosistem investasi dan transformasi ekonomi nasional.

Ia berharap, dalam waktu dekat Raperda tersebut dapat dibahas dan mendapatkan persetujuan dari DPRD Lamongan. Sehingga dapat disahkan menjadi perda yang selanjutnya akan dijadikan landasan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain 3 raperda usulan eksekutif, juga dibahas 2 raperda yang menjadi inisiatif DPRD Lamongan yakni Raperda tentang penyelenggaraan pemakaman, dan Raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang disampaikan oleh Aslichah dari FPKB, selaku anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

PKB menyatakan, semakin banyaknya lahan yang beralih fungsi menjadi permukiman dan perumahan berdampak pada penggunaan lahan untuk pemakaman dan menimbulkan banyak dinamika.

"Keadaan itu perlu menjadi perhatian dan perlu ditetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemakaman,” ungkap Aslichah.

Terkait penyelenggaraan kesejahteraan usia lanjut, menurut Aslichah, pemenuhan hak dasar lansia memerlukan peran pemda, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Serta dapat terlaksana dengan komitmen dari stakeholder. Atas dasar tersebut, maka dianggap perlu untuk ditetapkannya perda tentang kesejahteraan lansia. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved