Breaking News:

Berita Tulungagung

Iuran Ditanggung Pemda, 7500 Pegawai Non-ASN Tulungagung Diikutkan BPJS Ketenagakerjaan pada 2022

Saat ini DPRD dan Pemkab Tulungagung telah menyepakati pembiayaan untuk keikutsertaan mereka di BPJS Ketenagakerjaan.

Penulis: David Yohanes | Editor: Deddy Humana
surya/david yohanes
Para guru non-ASN saat mengikuti tes Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Tulungagung. 

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Pemkab Tulungagung akan mendaftarkan seluruh pegawai dengan status bukan Aparatur Sipil Negara (non-ASN) menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Keikutsertaan para pegawai non-ASN ini rencananya efektif berlaku pada tahun 2022.

Saat ini DPRD dan Pemkab Tulungagung telah menyepakati pembiayaan untuk keikutsertaan mereka di BPJS Ketenagakerjaan. “Bagaimana pun mereka bekerja seperti ASN. Namun pendapatannya lebih kecil,” terang Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, selepas paripurna bersama DPRD Tulungagung, Rabu (24/11/2021) sore.

Maryoto menguraikan, saat ini ada sekitar 7.500 pegawai non-ASN di bawah Pemkab Tulungagung. Mereka antara lain bekerja sebagai pendidik, tenaga kependidikan, SDM kesehatan dan tenaga lapangan.

Untuk mempercepat proses pendaftaran ini, bupati meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyerahkan nama-nama pegawai non-ASN di bawahnya. “Saya minta untuk segera didata dan diserahkan. Karena mereka perlu dihargai dan dilindungi,” tegas Maryoto.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung, Agus Susanto menambahkan, pihaknya akan mengawal proses pendaftaran pegawai non-ASN dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Pihaknya juga sudah menyurati semua OPD untuk menyerahkan nama-nama pegawai yang akan didaftarkan. Namun hingga kini baru 10 OPD yang sudah menyerahkan daftar nama pegawai non-ASN.

“Dari 10 OPD ini ada sekitar 300 pegawai. Kami akan mengawal nama-nama yang disetor, memastikan mereka nantinya diikutsertakan dalam program ini,” terang Agus.

Besaran iuran BPJS yang dibayarkan per bulan sebesar Rp 16.000 per orang. Nantinya uang iuran ini yang akan ditanggung oleh Pemkab Tulungagung. Pegawai yang meninggal dunia nantinya akan mendapatkan santunan Rp 42 juta. “Anak-anak mereka juga akan mendapatkan program bea siswa,” sambung Agus.

Jika terjadi kecelakaan, maka biaya perawatan pegawai itu sepenuhnya akan ditanggung. Selama tidak bisa bekerja karena dalam perawatan, pendapatannya juga digantikan.

Peserta juga mendapatkan manfaat jaminan hari tua, dari hasil akumulasi iuran dan pengembangan di atas bunga deposito. Selain itu, peserta berhak menerima jaminan pensiun, dengan syarat keikutsertaan minimum 15 tahun atau 180 bulan. *****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved