Breaking News:

Berita Surabaya

DPRD Surabaya Wajibkan Hunian Vertikal Sediakan Sarana Ibadah Anti Radikalisme

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah mewajibkan setiap hunian vertikal menyediakan sarana ibadah.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Nuraini Faiq
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah mewajibkan setiap hunian vertikal menyediakan sarana ibadah. Baik apartemen maupun rumah susun (Rusun), harus menyediakan tempat ibadah bagi penghuninya.

Khusus untuk hunian vertikal dengan mayoritas penghuni muslim, wajib menyediakan sarana ibadah anti radikalisme.

"Pengelolaannya bekerja sama dengan organisasi keagamaan yang berpandangan moderat," kata Laila Mufidah, Rabu (24/11/2021).

Politisi perempuan PKB ini, mendukung penuh dlbakal diberlakukan tata kelola baru seluruh rusun dan apartemen di Surabaya. Saat ini tengah dibahas Raperda Pengelolaan Rumah Susun Komersial di DPRD Surabaya.

Laila yang selama ini paling semangat terkait hidup bertoleransi ini, bahkan meminta agar antisipasi paham radikal anti toleransi itu dimasukkan dalam Draft Raperda.

Selain menyangkut pengelolaan, seluruh tata kelola rusun komersial akan diatur detail.

Sebab menurut Laila, rusun dan apartemen berpotensi untuk menjadi sasaran faham radikalisme dan intoleransi. Seluruh kegiatan ibadah apa pun tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara.

"Hal ini untuk menjaga potensi penggunaan sarana ibadah tersebut untuk mengembangkan ideologi keagamaan intoleran dan radikal," tandas Laila.

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Surabaya, Josiah Michael menyebutkan, bahwa pembahasan Raperda itu sudah hampir tuntas. Termasuk yang akan diatur adalah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

P3SRS ini harus murni dari warga dan dalam pengelolaan wajib terbuka. Mereka yang mengelola retribusi apa pun di dalam rusun. Ada laporan rutin setiap bulannya kepada seluruh penghuni serta ditempelkan di tempat umum bersama.

Terkait listrik dan air dikelola langsung oleh PLN dan PDAM. Sedangkan PBB tidak boleh dibebankan kepada pembeli apartemen atau unit usaha, sebelum dilakukan serah terima Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atau SHMSRS.

"Ini untuk melindungi masyarakat dari pengembang yang nakal. Masyarakat harus dilindungi. Pengembang mengulur pemecahan sertifikat supaya masih bisa diagunkan dan dicatat sebagai aset developer," kata Josiah.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved