Breaking News:

Berita Tuban

DPRD dan Pemkab Tuban Buka Suara Terkait Aksi Buruh yang Tolak UMK 2022

Kedatangan para buruh untuk memprotes kenaikan UMK 2022 yang dinilai sangat jauh dari kelayakan, yaitu Rp 6.990.

Penulis: M. Sudarsono | Editor: Rudy Hartono
surya/m sudarsono
Aksi unjuk rasa buruh di Tuban menolak kenaikan UMK Tuban 2022 

SURYA.co.id | TUBAN - Ratusan buruh menggeruduk Mal Pelayanan Publik (MPP), DPRD dan Kantor Pemkab Tuban, Rabu (24/11/2021).

Kedatangan para buruh untuk memprotes kenaikan UMK 2022 yang dinilai sangat jauh dari kelayakan, yaitu Rp 6.990.

Saat menyampaikan aspirasi di gedung dewan, buruh ditemui Ketua DPRD Tuban, Miyadi.

Di hadapan ratusan pekerja, Miyadi menyampaikan menerima aspirasi dan akan diteruskan kepada Bupati.

Bahkan, aspirasi dari buruh yang memprotes kenaikan UMK juga disebut akan dikawal.

"Kami terima aspirasi para buruh dan akan kita kawal ke Bupati, ini banyak juga teman buruh yang saya kenal," ujar pria yang juga sebagai Ketua DPC PKB Tuban.

Saat di Kantor Pemkab, buruh tak berhasil untuk bertemu Bupati, Aditya Halindra Faridzky.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tuban, Endah Nurul Qomariyati menyatakan, aspirasi para buruh diterima. Untuk selanjutnya, ia akan mengagendakan pertemuan dengan Bupati.

"Kami terima aspirasinya, selanjutnya kita agendakan dengan Bupati untuk menindaklanjuti aksi hari ini," terangnya.

Sementara itu, Ketua FSPMI Cabang Tuban, Duraji menjelaskan, kenaikan gaji di tahun 2022 ini sangat ironis bagi buruh di Tuban.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved