Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

ASN Pemprov Jatim Dilarang Cuti Saat Nataru dan Wajib Laporkan Live Location

Pemprov Jatim juga menyiapkan skema khusus guna memantau agar ASN tidak berpergian ke luar kota saat Nataru.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur, Indah Wahyuni. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memastikan bahwa pihaknya akan mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat untuk menerapkan PPKM Level 3 selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), yakni pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan SE yang berisi regulasi larangan bagi ASN untuk mengambil cuti selama periode Nataru.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, Rabu (24/11/2021).

Ia mengatakan, Pemprov dipastikan mengikuti aturan dari pusat.

"Iya tentu kami menganut aturan dan kebijakan dari pusat. Maka saat ini sedang disiapkan SE Gubernur kepada bupati dan wali kota terkait larangan cuti bagi ASN saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022," kata Yuyun, sapaan Indah Wahyuni.

Lebih lanjut, disampaikan mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Jatim ini, pemprov juga menyiapkan skema khusus guna memantau agar ASN tidak berpergian ke luar kota saat Nataru.

Mekanisme yang dimaksud adalah sama dengan sistem yang digunakan saat momen libur nasional ataupun libur panjang sebelumnya. Di mana para ASN Pemprov Jatim diwajibkan untuk melaporkan live location melalui aplikasi WhatsApp di masing-masing grup dinasnya.

"Skemanya sama seperti yang sebelum sebelumnya. Ada kewajiban bagi ASN kita agar melaporkan live location via WA ya, aturan ini juga berlaku di masing-masing OPD, tempat ASN tersebut berdinas," terangnya.

Sebagaimana telah ramai diberitakan, pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Di inmendagri itu Menteri Dalam Negeri menginstruksikan gubernur dan bupati/wali kota untuk melarang aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) cuti. Tak cuma itu, TNI, polisi, BUMN dan swasta juga dilarang cuti.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved