F-PKB DPRD Jatim Mulai Telaah KUA-PPAS, Sejumlah Program APBD Ini Jadi Sorotan

SURYA.co.id | SURABAYA - Fraksi PKB DPRD Jatim mulai melakukan persiapan untuk pembahasan APBD 2022. Di antaranya dengan melakukan bedah Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rapat yang berlangsung pada Senin (23/11/2021) tersebut diikuti oleh jajaran anggota F-PKB DPRD Jatim.

Disebutkan, hal itu untuk melakukan telaah sebelum tahapan pembahasan dilakukan di dewan.

"Rapat rutin fraksi, termasuk persiapan untuk pembahasan," kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Fauzan Fuadi saat dihubungi dari Surabaya, Selasa (23/11/2021).

Rapat pembahasan tersebut, juga melibatkan tim ahli.

Para politisi yang berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa ini melakukan telaah terhadap dokumen untuk APBD 2022.

Sementara itu, Penasehat F-PKB DPRD Jatim Anik Maslachah mengatakan dalam telaah yang dilakukan pihaknya menyoroti beberapa hal.

Di antaranya terkait indeks kinerja utama (IKU) yang dinilai masih belum jelas.

Hal itu lantaran dalam KUA PPAS, sejumlah target masih menggunakan pilihan rentang atau angka antara atau belum menunjukkan angka pasti.

"Target antara itu, menunjukkan ketidakpastian. Lazimnya yang namanya target itu harus angka pasti. Setidaknya pakai ukuran BPS yang punya data statistik," terangnya menambahkan.

Anik yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim itu mengungkapkan, jika memakai target yang tidak pasti, maka akan sangat sulit diukur nantinya. Politisi asal Sidoarjo itu memberi contoh, misalnya terkait pertumbuhan ekonomi.

Dengan memakai asumsi, tahun 2022 situasi pandemi terus melandai yang juga diikuti pertumbuhan ekonomi membaik, maka seharusnya target sudah bisa dipasang.

Sejumlah target seharusnya sudah bisa dirancang dengan pasti. "Lazimnya sudah harus ada angka pasti. Sehingga, kinerjanya terukur dengan pasti," ungkapnya menambahkan.

Hanya saja, kata Anik, target tersebut masih belum ditemukan. "Jadi, target IKU harus pasti angkanya. Jangan pakai rentang. Walhasil tidak bisa mengukur keberhasilan program," ujar Anik yang juga Sekretaris DPW PKB Jatim.

Disisi lain, yang juga disoroti adalah terkait pendapatan. Target yang dipasang, dinilai masih menggunakan asumsi pesimis.

Anik menjelaskan, pada target pendapatan tahun 2022 ternyata masih menggunakan angka yang sama dengan APBD murni 2021. Padahal, asumsinya tahun depan sejumlah sektor diprediksi sudah membaik.

"Implikasinya, ketika target pendapatannya rendah maka tentu pembangunan yang dilakukan tidak bisa cepat dan maksimal," tuntasnya.