Breaking News:

Berita Situbondo

Enam Perda Baru Disahkan, DPRD Situbondo Minta Pemda Tindaklanjuti Kepentingan Masyarakat

Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi mengatakan, sebelumnya ada Propemda 2017, 2019 dan 2020 yang diinisiasi menjadi Raperda ini.

Penulis: Izi Hartono | Editor: Deddy Humana
surya/izi hartono
Wakil Bupati Situbondo, Hj Khoironi menandatangi enam Raperda yang disahkan oleh DPRD Situbondo. 

SURYA.CO.ID, SITUBONDO- DPRD Situbondo akhirnya mengesahkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam sidang paripurna, Selasa (23/11/2021). Dan keenamnya adalah Raperda inisiatif DPRD yang merupakan Propemda dari tahun-tahun sebelumnya.

Keenam Raperda yang disahkan antara lain Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih; Badan Permusawaratan Daerah (BPD); Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman; Retribusi Jasa Usaha; Penanggulangan Kemiskinan; serta Perusahaan Umum Daerah Banongan.

Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi mengatakan, sebelumnya ada Propemda tahun 2017, 2019 dan 2020 yang diinisiasi menjadi Raperda ini.

"Jadi ini merupakan akhir dari seluruh tahapan pembahasan Raperda inisiatif DPRD, semua sudah selesai. Hari ini finalnya, kita menyelesaikan pengesahan persetujuan terhadap enam Raperda," kata Edy kepada wartawan usai sidang paripurna.

Saat disinggung Raperda Pasir Putih, Politisi PKB ini menjelaskan, bahwa itu sudah dibahas dalam Perda Perusahaan Daerah dan disahkan terlebih dahulu. "Baru kalau mau dikaji lagi, silakan setelah pengesahan Raperda Perusahaan Daerah itu," ujar Edy.

Selain itu, mantan wartawan ini berharap setelah enam perda itu disahkan, maka pemda segera menindaklanjuti. Terutama realisasi perda-perda yang menyangkut kepentingan masyarakat.

"Seperti penanggulangan kemiskinan, agar strategi kemiskinan benar benar terarah sesuai dengan perda yang disahkan itu," harapnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Tolak Atin mengatakan, dengan disahkan enam Raperda menjadi Perda definitif itu, maka harus ada tindak lanjut ke masyarakat.

"Selama ini kenyataannya, kalau Perda inisiatifnya dari eksekutif ada tindak lanjut dan bisa dilaksanakan. Tetapi kalau itu Raperda inisiatif DPRD, belum tentu ditindaklanjuti dengan peraturan bupati (perbub), sehingga tidak bisa segera dilaksanakan," tegas Atin.

Politisi PKB menilai ada klasifikasi anggaran karena kalau ada Perda inisiatif eksekutif bisa mengeluarkan biaya sampai Rp 300 juta untuk Naskah Akademik (NA) saja. "Karena untuk biaya membuat Perda saja sebesar Rp 150 juta, jadi totalnya dari nilai NA hingga produk Perda mencapai Rp 450 juta," ungkapnya.

Sedangkan Perda inisiatif DPRD, lanjut Atin, anggaranya hanya sebesar Rp 50 juta. "Ini jangan dilihat dari sisi anggaran dan biayanya, akan tetapi harus dari kebutuhan masyarakat. Bahwa Perda yang baru disahkan itu, adalah Perda yang dibutuhkan masyarakat,"pungkasnya. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved