Breaking News:

Berita Madiun

UMK 2022 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Minta Pekerja dan Pengusaha Cari Jalan Tengah

Menurut Maidi kedua pihak harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih belum pulih di masa Pandemi Covid-19 ini.

surya.co.id/m sudarsono/sofyan arif candra
Wali Kota Madiun Maidi (kanan) dan foto ilustrasi uang (kiri) 

SURYA.CO.ID, MADIUN - Wali Kota Madiun Maidi meminta serikat buruh dan asosiasi pengusaha tidak kaku dalam menentukan besaran UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) tahun 2022.

Menurut Maidi kedua pihak harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih belum pulih di masa Pandemi Covid-19 ini.

"Kedua pihak (pekerja dan pengusaha) harus sinergi untuk menentukan UMK tahun 2022," kata Maidi, Senin (22/11/2021).

Mantan Sekda Kota Madiun ini menilai daripada buru-buru menaikkan besaran UMK, pihaknya akan lebih dulu berbicara dengan pengusaha untuk membayar pekerja sesuai dengan UMK.

Saat ini, lanjut Maidi, masih banyak pengusaha yang masih membayar pekerja di bawah UMK Kota Madiun sebesar Rp 1.954.705 lantaran sistem masuk bergilir yang diterapkan untuk pekerja.

"Fokus normal dulu sesuai UMR, nanti pengusaha saya beri tahu, teman-teman (pekerja) juga harus menyadari itu," terangnya.

Baca juga: Buruh Kabupaten Tuban Tolak Kenaikan UMK 2022, Nilainya Cuma Rp 6.990

Maidi justru khawatir, jika UMK tahun 2022 naik signifikan banyak perusahaan yang tidak sanggup membayar pekerja sehingga akan muncul Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal.

"Jam buka perusahaan masih terbatas, gerombolan juga dibatasi. Selain itu permintaan pasar juga berkurang sehingga kebutuhan tenaga kerja pabrik ini menurun," lanjutnya.

Untuk itu, Maidi menilai jika UMK naik pun jangan sampai membebankan perusahaan, karena jika dipaksakan kenaikan UMK tersebut hanya sekadar angka dan berujung konflik pekerja dengan pengusaha.

"Sudah ada 1-2 perusahaan yang mengajukan keberatan. Kalau keberatan ya silakan menawar ke tenaga kerja diajak bicara kalau saat ini perusahaan masih belum stabil silakan nego," ucapnya.

Maidi sendiri menegaskan tidak akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang belum membayarkan perusahaan seusai UMK jika memang perekonomian belum stabil.

BACA BERITA MADIUN LAINNYA

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved