Breaking News:

Berita Surabaya

Tolak Penetapan UMP Jatim 2022, Buruh Gelar Unjuk Rasa di Gedung Grahadi Surabaya

Ratusan buruh menyuarakan penolakan kenaikan UMP Jatim Tahun 2022 di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Febrianto Ramadani
Ratusan buruh se Jawa Timur saat bergerak menuju Gedung Grahadi untuk menyuarakan penolakan kenaikan UMP tahun 2020, Senin (22/11/2021). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ratusan buruh dari Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Kabupaten Jember dan Kabupaten Tuban memenuhi depan Gedung Grahadi Surabaya, Senin (22/11/2021).

Mereka yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim itu menyuarakan penolakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang hanya mencapai 1,2 persen. Para pekerja meluapkan kekecewaannya sebagai bentuk kebijakan politik upah murah.

Massa aksi mulai berangkat dari daerah masing masing untuk bertemu di titik kumpul utama di Frontage Ahmad Yani, tepatnya di depan Royal Plaza sekitar pukul 12.00 WIB, kemudian bergerak bersama-sama ke Gedung Negara Grahadi.

Setibanya di lokasi, sempat ada sedikit gesekan salah satu aparat keamanan dengan salah satu peserta unjuk rasa. Meski demikian, konflik yang terjadi akhirnya berhasil diredam dengan cepat sehingga tidak memperparah situasi.

Wakil Sekretaris DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur, Nuruddin Hidayat mengatakan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan UMP sebesar Rp 1.891.567,12 naik sebesar Rp 22.790 dari UMP Jawa Timur tahun 2021 sebesar Rp 1.868.777,08.

"Penetapan upah minimum provinsi atau UMP Jawa Timur tahun 2020 tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tertanggal 20 November 2021," ujarnya, di sela-sela aksi.

Menyikapi kebijakan tersebut, kata Nuruddin, pihaknya menolak dengan tegas keputusan itu.

Menurutnya, ketetapan tersebut menunjukkan gubernur tidak peka terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Timur, khususnya buruh yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

"Kenaikan UMP Jawa Timur tahun 2022 tersebut setara dengan uang lima ratus rupiah per harinya, yang nilainya lebih besar dari pemberian seorang dermawan kepada orang yang meminta-minta di pinggir jalan. Maka, kami inisiatif mengumpulkan uang lima ratus perak untuk dikembalikan kepada Gubernur," ungkapnya.

"Kenaikan UMP tahun 2022 yang hanya 1,2% di bawah inflasi Provinsi Jawa Timur yang sebesar 1,92%, ini artinya upah buruh tergerus inflasi dan mengakibatkan daya beli buruh menurun. Selain itu buruh juga tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang tumbuh hingga 7,07% sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat Pidato Kepresidenan penyampaian RUU APBN 2002 beserta Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu," imbuhnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, kewenangan Khofifah untuk menetapkan upah minimum baik itu UMP maupun UMK yang diamanatkan dalam undang undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah diubah dalam undang undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan kewenangan yang tidak perlu intervensi Menteri Ketenagakerjaan maupun Menteri Dalam Negeri. Sejatinya, gubernurlah yang mengetahui kondisi sosial dan ekonomi di wilayahnya masing-masing.

"Kami Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur bersama aliansi serikat pekerja dan serikat buruh se Jawa Timur tengah mempersiapkan aksi demonstrasi besar-besaran bahkan hingga mogok kerja massal untuk melawan politik upah murah," tandasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved