Breaking News:

Berita Pasuruan

Sosok Retno Sekar Kedhaton : Waspadai Tawaran Pinjaman Online Ilegal

Perlu ada peningkatan literasi digital masyarakat. Masyarakat perlu diberi edukasi untuk mewaspadai tawaran pinjaman online (pinjol)

Foto Istimewa
Retno Sekar Kedhaton, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Kecanggihan teknologi yang berkembang pesat membuat sejumlah lembaga keuangan berdaptasi dengan membentuk Financial Technology (Fintech).

Ini sebagai bentuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang menghadirkan proses transaksi keuangan lebih mudah praktis, aman serta modern karena teknologi software, internet, komunikasi.

"Perlu ada peningkatan literasi digital masyarakat. Masyarakat perlu diberi edukasi untuk mewaspadai tawaran pinjaman online (pinjol)," kata Retno Sekar Kedhaton, Jumat (19/11/2021)

Mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini mengatakan, pinjol ini memang mudah diakses.

"Masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah mikro dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank dengan membawa persyaratan tertentu. Itu bisa didapatkan kapan dan di mana saja," urainya.

Baca juga: Wali Kota Maidi Lantik Sekda Kota Madiun Tengah Malam di Depan Replika Kabah

Akan tetapi, perempuan yang akrab disapa Retno ini mengatakan, ada beberapa kerugian jika masyarakat memanfaatkan tawaran pinjol ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di antaranya, para peminjam dana dari pinjol ilegal ini mendapatkan penagihan yang tidak beretika oleh pihak perusahaan layanan pinjaman online. Dan ini sudah banyak laporan dari masyarakat.

"Waspadai juga penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat yang digunakan untuk kepentingan perusahaan," lanjut perempuan berjilbab ini.

Ia berharap, pemerintah memperhatikan potensi kerugian yang dialami masyarakat termasuk pemerintah. Karena, pinjol ilegal membuat negara kehilangan potensi penerimaan pajak.

"Perlu sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, kepolisian, dan pihak-pihak terkait dalam mengawasi layanan pinjaman online," jelasnya.

Retno berharap, perlunya evaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran perusahaan layanan pinjaman online di OJK.

Sebab, dari beberapa referensi yang didapatkannya, ada 227 pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK.

Ia mendorong, OJK bisa memperketat pengawasan agar pinjol ilegal tidak menjadi jamur yang terus tumbuh dan berkembang pesat di negeri ini yang banyak merugikan masyarakat dan negara.

BACA BERITA PASURUAN LAINNYA

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved