Breaking News:
Grahadi

Berita Kota Surabaya

Ada Usulan Kenaikan Rp 22.700, Pekerja Minta Rp 200 Ribu, Pemprov Jatim Belum Putuskan UMP 2022

Di mana usulan tersebut diwarnai suara tidak setuju dari kalangan pekerja, yang mengusulkan kenaikan UMP sebesar sekitar Rp 200.000.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Deddy Humana
surya/fatimatuz zahro
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo saat diwawancara usai audiensi bersama SPSI dan Gubernur Jatim, Rabu (17/11/2021). 

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengundang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur dalam audiensi di Gedung Negara Grahadi, Rabu (17/11/2021). Audiensi tersebut dilakukan terkait penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang harus ditentukan maksimal pada 20 November 2021 mendatang.

Audiensi ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur, Himawan dan jajaran terkait. Pertemuan tertutup tersebut berlangsung sekitar satu jam dengan membahas rekomendasi usulan UMP dari hasil Rakor Dewan Pengupahan Jawa Timur yang pekan lalu sudah disampaikan ke gubernur.

Poin terpentingnya adalah usulan kenaikan UMP 2022 diusulkan senilai Rp 22.700. Di mana usulan tersebut diwarnai suara tidak setuju dari kalangan pekerja, yang mengusulkan kenaikan UMP sebesar sekitar Rp 200.000.

Kadisnakertrans Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo menyampaikan bahwa hasil audiensi ini belum mendapatkan titik temu besaran UMP 2022. Pasalnya Gubernur Khofifah masih ingin menemukan titik tengah agar kenaikan UMP tahun depan bisa lebih tinggi dari Rp 22.700.

"Hari ini belum memutuskan untuk besaran UMP-nya. Karena ibu gubernur ingin berkonsultasi ulang, argumentasi yang disampaikan adalah jika UMP kita naik Rp 22.700, maka belum membuat UMK naik. Dan beliau minta agar kami berkonsultasi ulang, apa masih diperkenankan kita diberi kesempatan untuk menaikan UMP sampai Rp 100.000," tegas Himawan.

Disnakertrans diminta berkonsultasi ulang dengan Kemenajer, juga berkonsultasi ke Menkopolhukam. Hal ini penting agar bisa menentukan besaran UMP yang harus diumumkan pekan ini.

"Artinya audiensi hari ini masih merespon usulan kawan-kawan dari pekerja yang ingin naik sampai Rp 200.000 tetapi ibu gubernur mengupayakan agar bisa naik setidaknya Rp 100.000," tegas Himawan.

Sementata itu, Ketua SPSI Jawa Timur A Fauzi mengatakan bahwa di audiensi kali ini, mereka kembali menyampaikan usulan UMP tahun 2022 sesuai rekomendasi dari kalangan pekerja.

"Tetap kami menyampaikan ke ibu gubernur sebagai penentu UMP dan UMK di Jatim, kami berharap penentuan UMP dan UMK tetap berstandardkan pada PP 78 Tahun 2015 dan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan," kata Fauzi.

Di mana sesuai aturan tersebut, besaran UMP maupun UMP kenaikannya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Poin kedua, dikatakan Fauzi, karena undang-undang cipta kerja masih dalam pengajuan judicial review di MK, maka ia meminta penentuan UMK tidak berdasarkan aturan itu.

"UMP di Jatim masih di antara yang terendah di seluruh Indonesia, walau UMP ini hanya syarat belaka, dan meski UMP ini hanya sekitar 10 hari sebelum digedok UMK. Tetapi ini namanya gengsi, masalah nama besar Jawa Timur, tidak pantas dong kalau UMP di Jatim di bawah Rp 2 juta," tegasnya. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved