Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Gubernur Khofifah Berharap Rakernas Peradi di Jatim Jadi Perekat Advokat di Indonesia

Gubernur Khofifah: Di manapun DPC Peradi berada, selain melaksanakan fungsi sebagai advokat juga sebagai fungsi perekat persatuan.

Editor: Cak Sur
Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri pembukaan Rakernas Peradi di Hotel Shangri-La Surabaya. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berharap pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang diselenggarakan di Jatim mampu menjadi perekat seluruh advokat di Indonesia.

“Jatim adalah Bumi Majapahit, bumi yang memperkenalkan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa. Kami berharap di manapun DPC Peradi berada, selain melaksanakan fungsi sebagai advokat juga sebagai fungsi perekat persatuan. Mudah-mudahan rakernas di Jatim khususnya di kota pahlawan ini akan menjadi bagian perekat seluruh advokat di Indonesia,” kata Gubernur Khofifah saat menghadiri pembukaan Rakernas Peradi di Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (11/11/2021) malam.

Khofifah mengatakan, Era Revolusi Industri 4.0 yang disertai kemajuan teknologi atau transformasi digital membuat pembentuk peraturan dan praktisi hukum harus beradaptasi dengan cepat, agar dapat mengakomodasi fenomena yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, ia berharap Peradi akan terus memberikan layanan hukum terbaik bagi masyarakat, terutama yang terkait dengan transformasi digital.

“Hari ini transformasi digital harus bisa diadopsi oleh semua advokat. Ke depan mudah-mudahan akan bisa disiapkan layanan hukum secara digital yang bisa diakses publik yang memungkinkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, murah dan lebih luas lagi,” katanya.

Tidak hanya itu, untuk mengantisipasi perkembangan global, Gubernur Khofifah juga berharap agar para advokat senantiasa meningkatkan kompetensi pemahaman dan penguasaan ilmu hukum yang dimiliki. Mengingat dinamika kehidupan kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan terus berkembang.

“Jejaring dan kerja sama yang telah dimiliki dengan lembaga pendidikan tinggi yang ada harus terus dipelihara dan ditingkatkan sehingga penguasaan ilmu hukum oleh advokat akan dapat berjalan seimbang dengan pengembangan praktek keilmuan ilmu hukum,” katanya.

Penegakan hukum dan keadilan, lanjutnya, membutuhkan praktisi hukum yang secara konsisten menerapkan hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai profesionalisme, kompetensi, dan integritas sebagai karakteristik utama yang dibutuhkan praktisi hukum.

Lebih lanjut menurutnya, pengembangan peran, fungsi dan kompetensi profesi advokat sebagai salah satu pilar dalam penegakan hukum tentunya perlu untuk memperoleh perhatian yang lebih tinggi dari semua pihak yang terkait.

“Untuk itu, upaya-upaya peningkatan mutu dalam penyelenggaraan profesi advokat akan sangat dimungkinkan dalam situasi dan kondisi yang lebih baik apabila dilaksanakan dengan lebih terintegrasi dengan mengakomodasi dan mempertimbangkan berbagai faktor dan dinamika yang ada,” jelasnya.

“Saya berharap Rakernas ini akan ada hasil yang dapat lebih menyempurnakan kualitas penyelenggaraan profesi advokat secara keseluruhan maupun peningkatan kemampuan legal problem solving yang dimiliki setiap individu advokat yang berhimpun dalam Peradi,” imbuh orang nomor satu di Jatim ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI, Prof Otto Hasibuan, SH MH mengatakan, bahwa Peradi adalah organ negara yang bebas dan mandiri, yang melaksanakan fungsi negara, sehingga Peradi independen dari segala hal.

“Hal ini karena ciri khas dari profesi advokat adalah independensi. Tanpa independensi, organisasi advokat tidak akan bisa berjalan baik dan tegak rule of law,” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Peradi adalah organ negara dan single bar yakni satu-satunya organisasi yang memiliki kewenangan mengatur segala sesuatu hal mengenai advokat seperti pengangkatan advokat, ujian advokat, pendidikan advokat dan sebagainya.

“Inilah yang membedakan dengan multi bar. Sebagai organ negara hanya satu-satunya dan ditegaskan dengan keputusan MK bahwa Peradi satu-satunya organ negara yang bebas dan mandiri dan menjalankan fungsi negara,” pungkasnya.

Rakernas Peradi yang digelar pada tanggal 11-12 November 2021 ini mengusung tema ‘Melalui Rakernas Kita Tetap Pertahankan dan Perkokoh Peradi sebagai Organ Negara dan Single Bar’. Rakernas ini digelar secara hybrid, dimana pelaksanaan offline tetap menerapkan protokol kesehatan ketat yakni peserta harus sudah divaksin Covid-19 dan menyertakan surat bebas Covid-19. (hms)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved