Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Pemprov Jatim Gulirkan Tambahan BLT untuk Keluarga Miskin Ekstrem, Per Bulan Rp 200 Ribu

Dua bulan ini Pemprov Jatim sudah mengalokasikan anggaran untuk memberikan BLT kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan di lapangan Tugu Pahlawan, Rabu (10/11/2021). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan, bahwa Pemprov Jatim turun andil dalam menurunkan kemiskinan ekstrem.

Dalam dua bulan ini, yaitu November dan Desember 2021, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten di Jatim.

Sebagaimana diketahui, atas arahan dari pemerintah pusat, ada lima kabupaten di Jatim yang menjadi pilot project penanganan kemiskinan ekstrem. Yaitu Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro dan Lamongan.

Masing-masing kabupaten telah ditentukan 25 desa, sehingga total desa yang dijadikan konsen penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim hingga akhir 2021 sejumlah 125 desa.

Gubernur Khofifah mengatakan, bahwa dalam dua bulan ini Pemprov Jatim sudah mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Sekarang, dalam dua bulan ini ya, pemprov ditugasi untuk menambahkan bantuan berupa BLT. Nilainya Rp 200 ribu per bulan, per KK. Totalnya ada 164 ribu KK yang kami intervensi," terang Gubernur Khofifah, Rabu (10/11/2021).

Selain dari Pemprov Jatim, bantuan untuk 164 ribu KK di Jatim juga akan dapat intervensi dari berbagai instansi. Seperti Kementerian ESDM, kemudian ada juga Kemenko PMK dan banyak kementerian yang lain.

Semua akan bergotong royong dalam memberikan intervensi demi menurunkan kemiskinan ektrem di Jatim.

"Sebenarnya kalau berdasarkan rilis BPS, keparahan dan kedalaman kemiskinan di Jatim sudah tipis. Sehingga jika diintervensi sedikit lagi saja, itu mereka akan keluar dari garis kemiskinan," tegas Khofifah.

Oleh sebab itu, ia optimistis, jika dengan adanya program ini akan signifikan mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jatim. Yang ditarget bisa nol persen kemiskinan ekstrem di Jatim di tahun 2024 mendatang.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa tahun 2022 mendatang, pemerintah pusat juga akan memperluas daerah yang diintervensi program kemiskinan ekstremnya.

Tak tanggung tanggung, tambahannya mencapai 25 kabupaten. Sehingga mulai tahun 2022 mendatang akan ada 30 kabupaten/kota yang jadi sasaran program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem ini.

"Dengan tambahan ini, kami nanti akan sesuaikan. Termasuk anggarannya dan bentuk intervensinya. Tapi kami tunggu detailnya dari kementerian. Kecamatan mana saja yang ditunjuk di setiap daerah, desanya juga dan jumlah KK nya berapa. Nanti kami sesuaikan," tambah Khofifah.

Ia berharap detail tersebut segera turun. Sehingga bisa dimasukkan ke APBD 2022. Sebab, Khofifah ingin tahun depan anggaran penanganan kemiskinan ekstrem bisa masuk dalam APBD dan jelas terukur program yang diturunkan, bukan anggaran yang didapat dari refocusing.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved