Breaking News:

Berita Pamekasan

Fakultas Hukum UI Bekali Nakes di Pamekasan, Terkait Penyelesaian Sengketa Kesehatan dengan Pasien

tetapi hasilnya tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan pasien, selalu dikatakan malapraktik.

Penulis: Muchsin | Editor: Deddy Humana
surya/muchsin
Unit Riset Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Wahyu Andrianto, saat memberikan pembekalan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, di aula Kusuma Hospital, Pamekasan. 

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Kawasan Madura, khususnya Pamekasan, menjadi daya tarik tersendiri bagi Unit Riset Hukum Kesehatan (URHK) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Ini setelah tim riset dari kampus ternama di Jakarta itu datang ke Pamekasan untuk mengadakan pengabdian sekaligus penelitian.

Penelitian akan dilakukan FH UI selama tiga hari, yaitu pada Rabu – Jumat (10 – 12/11/2021), sebagai Implementasi Layanan Hukum 4.0 dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan memulihkan derajat kesehatan masyarakat pasca pandemi Covid-19 di Madura.

Sebelum melakukan penelitian ke lapangan, FH UI yang terdiri dari enam orang terlebih dulu, memberikan pelatihan terhadap 35 orang, tenaga medis, tenaga kesehatan, di aula Kusuma Hostpital, Pamekasan, Selasa (9/11/2021) malam.

Mereka adalah Wahyu Andrianto (Ketua Tim URHK FH UI), Djarot Dimas Achmad Andaru (Sekretaris URHK FH). Najab Khan, konsultan sekaligus advokat dan pakar hukum kesehatan. Zahrashafa Putri, dr Muhammad Rizky Karim, Rajulur Rakhman.

Sedangkan materi pembekalannya yang diberikan kepada tenaga medis dan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di Pamekasan, menyangkut Hukum Kesehatan dan Penyelesaian Sengketa Medik, Telemedicine dan Penyelesaian Sengketa e-Health.

Ketua Tim, Wahyu Andrianto kepada SURYA mengatakan, untuk objek penelitian yang baru pertama kali di Jawa Timur ini, pihaknya sengaja memilih Pamekasan, karena ingin melihat situasi Pamekasan.

Terutama mengenai kondisi kesehatan masyarakat Pamekasan. Begitu juga dengan kompetensi kesehatan di Pamekasan, apakah penyebarannya sudah merata atau belum. Juga apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk aplikasi layanan hukum.

Dijelaskan, hukum kesehatan yang dimaksud untuk memotret kondisi tenaga kesehatan di Pamekasan. Misalnya kemampuannya terhadap ranah hukum. “Jadi bagaimana dokter dan perawat memahami ranah hukum, sehingga kami perlu memberikan edukasi dan pelatihan terhadap mereka,” ujar Wahyu.

Kemudian pihaknya ingin mengenalkan sengketa dalam bidang kesehatan. Sebab selama ini, masyarakat menganggap bila ada pasien yang masuk rumah sakit, tetapi hasilnya tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan pasien, selalu dikatakan malapraktik.

Padahal semuanya tidak seperti itu dan ini harus diluruskan dengan memberikan pemahaman kepada mereka. Apa yang dimaksud sengketa kesehatan, malapraktik, resiko medis dan kejadian tidak terduga di luar kemampuan dokter.

Halaman
12
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved