Berita Surabaya

Di Tengah Peringatan Hari Pahlawan, Ratusan Buruh Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor Gubernur Jatim

Ratusan buruh menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Rabu (10/11/2021) siang.

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Febrianto Ramadani
Suasana unjuk rasa ratusan buruh di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Rabu (10/11/2021). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Timur, menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Rabu (10/11/2021) siang.

Para buruh yang turun ke jalan itu berasal dari Kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo dan Jember.

Di tengah momen peringatan Hari Pahlawan, massa pengunjuk rasa membuka acara dengan membaca doa kepada para pahlawan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Massa aksi berangkat dari kabupaten/kota masing masing untuk bertemu di titik kumpul utama di sisi barat frontage Jalan Ahmad Yani, kemudian bergerak bersama menuju Kantor Gubernur Jawa Timur.

Demo tersebut mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. Petugas tak ketinggalan juga membagikan masker dan mengimbau tetap menerapkan protokol kesehatan.

Sekretaris KSPI Provinsi Jawa Timur, Jazuli mengatakan, isu yang diusung dalam aksi demonstrasi nasional kali ini berupa Tolak Omnibus Law atau UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mendesak Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Judicial Review yang diajukan FSPMI.

"Kemudian Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di dalam perusahaan tanpa menggunakan Omnibus Law UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tetap berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota atau UMSK tahun 2022 di Jawa Timur," ujarnya.

Selain 3 isu nasional tersebut, kata Jazuli, khusus di Jawa Timur, pihaknya mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten UMSK Mojokerto tahun 2021. Wujudkan upah layak dan berkeadilan di Jawa Timur.

"Tetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2022 sebesar Rp 3,4 juta.
Angka Rp 3,4 juta ini didapat dari data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dijadikan parameter pengali kenaikan UMP Jawa Timur tahun 2022," jelasnya.

"Gubernur Jawa Timur harus mengevaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur khususnya bidang Pengawas Ketenagakerjaan," sambungnya.

Menurutnya, selain isu ketenagakerjaan, buruh juga turut bersolidaritas terhadap kesejahteraan nelayan dengan turut menyuarakan penolakan terhadap PP nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

"Pasalnya tersebut sangat merugikan masyarakat, pelaku dan pekerja bidang kelautan dan industri perikanan. Nelayan tradisional menjerit dengan besaran tarif PNBP pada jenis kapal ikan dengan kapasitas antara 5 Gross Ton (GT) hingga 1.000 GT. Belum lagi perpanjangan perizinan dan dokumen kapal di sejumlah instansi masih terkesan lamban," tuturnya.

"Kapal jenis 5 GT hingga 1000 GT, biasa dikenakan PNBP bervariasi minimal sekitar Rp 20 juta sampai Rp 30 juta per tahun. Untuk itu kaum buruh juga menyuarakan penolakan PP No 85 Tahun 2021 tersebut lantaran memberatkan dan merugikan masyarakat kecil hingga nelayan tradisional," pungkasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved