Breaking News:

Berita Surabaya

Ketua Komisi D Usulkan Permakanan Gratis Khusus Stunting di Kota Surabaya

Permakanan adalah program Pemkot Surabaya yang menjamin jatah makan harian setiap lansia, yatim dan penyandang cacat.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Nuraini Faiq
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah mengusulkan agar anak penderita stunting di Kota Surabaya menerima program permakanan gratis. Sama seperti yang selama ini telah diberikan kepada para lansia, peyandang cacat (pada) dan anak yatim.

Politisi perempuan PDIP ini juga mengatakan, anak penderita stunting juga perlu mendapat bantuan permakanan. Agar mereka mendapat gizi permakanan yang baik dan terjamin.

"Selama ini memang ada bantuan makanan pendamping dari Dinas Kesehatan seperti susu, vitamin dan PMT (permakanan tambahan). Kali ini kami usulkan dapat permakanan rutin. Inilah perhatian pemerintah," ujar Khusnul, Senin (8/11/2021).

Permakanan adalah program Pemkot Surabaya yang menjamin jatah makan harian setiap lansia, yatim dan penyandang cacat. Saat ini penerima manfaat program permakanan hingga September 2021 jumlahnya mencapai 29.727 orang.

Rinciannya bagi lansia 18.154 orang, penyandang cacat 6.349 orang dan anak yatim 5.224 orang. Setiap bulan update diperbaharui. Pada Oktober 2021, jumlah penerima bantuan permakanan sebanyak 29.891 orang.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya yang akrab disapa Ning Kaka ini menyebutkan, bahwa pemenuhan permakanan itu amanah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf a, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CB), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.

Sementara pada Huruf b, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata.

Karena pelaksanaan program permakanan ini bukan di Dinas Sosial tapi kelurahan, pihak kelurahan bisa koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk memperoleh datanya.

"Sekarang sedang kita godok di Rancangan APBD 2022 agar program Permakanan para penderita Stunting ini terlaksana tahun depan," tandas Ning Kaka.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved