DPR Sarankan Jenderal Andika Perkasa Pakai Drone Tumpas KKB Papua, Bukan Hanya Tambah Prajurit TNI

SURYA.co.id | JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Laksono menyarankan kepada Jenderal Andika Perkasa menumpas KKB Papua menggunakan teknologi canggih, salah satunya drone.

Dave menjelaskan, Jenderal Andika Perkasa telah banyak membahas isu Papua saat fit and propertest pada Sabtu (6/11/2021).

Di antara startegi Andika Perkasa untuk menangani KKB Papua dengan menambah personel, Dave menambahkan, perlunya tehnologi canggih digunakan untuk mengatasi gangguan di Papua.

Dave menyampaikan sarannya itu dalam diskusi 4 Pilar MPR RI yang bertajuk “Panglima TNI Baru dan Tantangan Ketahanan NKRI” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Seperti diketahui, Senin (8/11/2021), DPR baru saja mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Walaupun banyak yang mempertanyakan karena masa dinasnya tinggal 13 bulan lagi, akan tetapi bukan berarti Jenderal Andika Perkasa tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Dave.

Baca juga: Politisi PKS Sindir Pencapresan Puan Maharani, Suasana Pengesahan Jenderal Andika Perkasa Memanas

“Sekarang itu kita lebih harusnya lebih konsen, terhadap hal-hal apa saja yang menjadi tantangan beliau kedepan, isu-isu hankam yang paling berat saat ini ya untuk internal adalah masalah Papua tentunya,” ujarnya.

Menurut Dave, dalam uji kelayakan kemarin, Andika banyak memaparkan tentang isu Papua, bahkan bahasan itu dibahas selama lebih dari setengah jam, atau melebihi waktu yang diberikan.

Menurut pemaparan Andika, Indonesia harus tetap bersiap mengenai eekalasi di Papua, sehingga pendekatan militer diperlukan karena tingginya ancaman dan potensi serangan.

“Berarti masih ada yang mensuplai senjata, peluru dan juga termasuk supply dana dan juga mereka yang mensuplai itu semua juga berasal dari dalam juga. Jadi, ada juga yang tingginya kasus korupsi digunakan juga untuk membiayai pertempuran di Papua dan itu membuat permasalahan ini berlarut-larut tak ada hentinya,” kata Dave.

Oleh karena itu, kata politikus Partai Golkar ini, yang menjadi satu di antara kebijakan Andika adalah melakukan penempatan prajurit untuk pengisian pos militer seperti Koramil, Kodam, Kodim, Korem dan juga menyiapkan satgas di sana.

Hal itu tetap harus dilakukan, karena masih ada kekurangan, belum lagi pangkalan pangkalan Angkatan Laut (AL) dan juga pangkalan Udara (AU) yang masih banyak kekosongan.

“Jadi penambahan prajurit di sana bukan berarti otomatis itu hanya penebalan pasukan untuk memerangi rakyat, tetapi memang kebutuhan itu masih banyak, masih kosong,” ujarnya.

Dave menambahkan, semestinya bukan hanya penempatan personel, tapi juga harus memanfaatkan teknologi yang sekarang dimiliki di Papua.

Misalnya dengan memanfaatkan drone yang teknologinya pada hari ini kian canggih. Banyak juga drone hasil karya anak bangsa dengan berbagai kemampuan, termasuk senjata.

“Nah, itulah yang kita harus kembangkan sehingga untuk mengatasi kekosongan peralatan tempur kita, kita harus meningkatkan kemampuan kita kemampuan SDM kita, harus kita harus berani investasi juga di riset and development, sehingga kemampuan TNI itu ya udah bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada,” pungkasnya.

Puan berharap Jenderal Andika Perkasa bekerja maksimal

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Jenderal Andika Perkasa bisa bekerja maksimal meski masa jabatannya hanya setahun.

“Selamat kepada calon Panglima TNI semoga dapat menjalankan peran strategis dalam memimpin TNI dan melaksanakan kebijakan pertahanan negara dengan penuh tanggung jawab dan amanah,” kata Puan.

Dalam Rapat Paripurna, Jenderal Andika Perkasa hadir dan diperkenalkan di hadapan anggota dewan.

Lebih lanjut, Puan mengatakan DPR akan segera mengirim surat persetujuan Panglima baru TNI kepada Presiden Jokowi.

Usai mendapat persetujuan dari DPR, tahap selanjutnya dalam pengangkatan Panglima TNI adalah pelantikan oleh presiden.

“Kemarin kita sudah dengar visi dan misi calon Panglima TNI. Mudah-mudahan dalam waktu relatif singkat, yaitu 1 tahun, program-program Pak Andika dapat terlaksana,” ujar Puan.

Seperti diketahui, masa aktif perwira paling lama sampai usia 58 tahun sementara Jenderal Andika akan menginjak usia 58 tahun pada 21 Desember 2022.

Puan yakin Jenderal Andika tetap akan bekerja sebaik-baiknya.

“Ini akan menjadi tantangan bagi Jenderal Andika Perkasa untuk mewujudkan program-programnya untuk membawa TNI menjadi kekuatan pertahanan yang unggul dan hebat sebelum memasuki masa pensiun nanti,” sebut Puan.

Saat fit and proper test pada Sabtu (6/11) lalu, Jenderal Andika mengusung visi ‘TNI Adalah Kita’.

Jenderal yang kini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu juga memiliki 8 program prioritas.

“Dengan visi Jenderal Andika, kami berharap TNI akan semakin dekat dengan rakyat, selalu berada di garda terdepan pertahanan negara, dan juga semakin berperan dalam membantu penanganan Covid-19 di Tanah Air,” ungkap Puan.

“DPR RI juga yakin Jenderal Andika dapat membuat TNI semakin solid, baik di tingkat internal maupun dengan instansi-instansi lain, termasuk Polri,” imbuh mantan Menko PMK itu.

DPR RI juga menyetujui pemberhentian Marsekal Hadi Tjahjanto dengan hormat sebagai Panglima TNI. Hadi akan memasuki masa pensiun pada akhir 2021 ini.

“DPR RI memberikan apresiasi atas dedikasi tinggi yang telah diberikan Marsekal Hadi Tjanhjanto saat menjadi Panglima TNI. Selama mengabdikan diri di TNI, Marsekal Hadi telah berbuat banyak untuk negara dan rakyat. Selamat memasuki masa pensiun,” tutup Puan. (Tribunnews.com)